• Home
  • Kilas Global
  • AJI dan IJTI Desak Dewan Pers Revisi Tanggal Hari Pers Nasional
Rabu, 14 Februari 2018 11:12:00

AJI dan IJTI Desak Dewan Pers Revisi Tanggal Hari Pers Nasional

Loading...
Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mendesak Dewan Pers untuk merevisi tanggal Hari Pers Nasional (HPN). Peringatan HPN pada 9 Februari dinilai sebagai salah satu tradisi peninggalan Orde Baru di bidang pers.
 
HPN menggunakan rujukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Regulasi itu telah direvisi pada 1982 dengan keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982. UU nomor 11 tahun 1966 tidak berlaku lagi setelah lahirnya UU Nomor 40 tahun 1999. “Perkembangan itulah yang memicu lahirnya ide untuk merevisi Hari Pers Nasional.” Ketua Umum AJI, Abdul Manan dan Ketua Umum IJTI, Hendriana Yadi menyampaikannya dalam siaran pers pada Jumat, 9 Februari 2018.
 
Selain karena menggunakan hari kelahiran satu organisasi wartawan, pelaksanaan peringatan Hari Pers Nasional juga tidak banyak berubah dari pelaksanaan semasa Orde Baru. AJI dan IJTI menyatakan, tanggal 9 Februari sejatinya adalah hari kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Peringatan tahunan itu mulai dilakukan setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan tanggal itu sebagai Hari Pers Nasional (HPN).
 
Padalah, menurut kedua organisasi pers ini, setelah Soeharto jatuh menyusul gerakan reformasi tahun 1998, ada sejumlah perubahan penting yang terjadi dalam bidang media yaitu koreksi regulasi Orde Baru. Di antaranya, terbitnya UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers serta pencabutan Surat Keputusan (SK) Menteri Penerangan Nomor 47 tahun 1975 tentang pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia. 
 
AJI dan IJTI mendesak Dewan Pers sebagai payung bagi organisasi komunitas pers segera membahas revisi tanggal HPN. Perubahan tanggal itu, menurut AJI dan IJTI, diharapkan tidak hanya membuat HPN bisa diperingati oleh lebih banyak komunitas pers, tapi juga untuk mengubah tradisi pelaksanaannya selama ini.
 
AJI dan IJTI juga meminta Presiden Jokowi mencabut SK Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang menjadi dasar hukum penetapan 9 Februari sebagai HPN. Menurut AJI dan IJTI, ada sejumlah masalah mendasar dalam pelaksanaannya yaitu dasar hukum dari Keppres yang sudah tidak berlaku lagi. (tempo).
 
Share
Loading...
Berita Terkait
  • 20 jam lalu

    Wings Air Rute Lahat-Palembang Batal Terbang

    NASIONAL, - Kondisi cuaca buruk menyebabkan Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1125 rute Bandar Udara Atung Bungsu, Pagar Alam, Lahat (PXA) menuju Bandar Udara Sultan Ma
  • 20 jam lalu

    Yusril Ihza Akan Pidanakan Seluruh Komisioner KPU

    NASIONAL, - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra menyatakan akan mempidanakan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena ditemukan bany
  • 20 jam lalu

    22 Gol, Ciro Immobile Top Skor Serie A

    BOLLA, – Serie A Italia segera memasuki rangkaian pertandingan pekan ke-26. Pusat perhatian masih tertuju pada dua tim teratas di klasemen sementara, Napoli dan Juven
  • 20 jam lalu

    Hati-hati Beli Pulsa Listrik Lewat Internet Banking BRI

    NUSANTARA, - Adalah Hany, pada Sabtu (24/02/2018) konsumen PLN ini mencoba beli pulsa listrik (isi ulang) menggunakan internet banking di https://ib.bri.co.id/ib-bri/, hany
  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2018 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.