NUSANTARA,  - PT Pertamina (Persero) menghormati proses hukum terkait dengan permasalahan penjualan aset tanah Simprug milik perusahaan oleh Bareskrim Tipidkor Mabes Polri.

 

Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito melalui pesan singkat kepada Antara di Jakarta, Rabu (7/6/2017) malam, menyatakan mendukung dan menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang sedang berjalan atas permasalahan tersebut.

 

"Azas praduga tidak bersalah tetap dijunjung tinggi," kata Adiatma Sardjito.

 

Hari Rabu (07/06) Bareskrim Tipidkor Mabes Polri telah melakukan penelusuran dan permintaan dokumen untuk permasalahan tersebut di  Kantor Pusat Pertamina.  Ketika dikonfirmasi terkait  detail permasalahan ia menyerahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Tipidkor Mabes Polri.

 

"Pertamina tidak dalam posisi menanggapi materi permasalahan karena hal tersebut menjadi kewenangan Bareskrim Tipidkor Mabes Polri," kata Adiatma.

 

Penyidik Bareskrim Polri menggeledah sembilan ruangan di empat gedung kantor Pertamina Pusat, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat untuk mendapatkan barang bukti kasus dugaan pelepasan aset Pertamina pada 2011.

 

"Iya, ada penggeledahan di sembilan ruangan gedung Pertamina," kata Kepala Subdit V Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Pol Indarto, saat dihubungi pada Rabu (7/6) sore.

 

Menurut Kombes Indarto, dalam penggeledahan tersebut, pihaknya menyita sejumlah dokumen dan satu central Processing Unit (CPU).  Menurut dia, kasus dugaan korupsi pelepasan aset Pertamina ini berupa tanah seluas 1.088 meter persegi di Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kasus ini terjadi pada 2011.

 

Kombes Indarto menambahkan jajarannya mulai menyelidiki kasus ini pada Desember 2016. "Kasus ini naik sidik (penyidikan) pada awal 2017," katanya.

 

Kendati demikian, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. "Belum ada tersangka. Setelah penggeledahan, kami akan gelar perkara," katanya. (roc/*).