Senin, 19 Juni 2017 13:36:00

PT AAM tak Perpanjang PKL, Fadhly: Hak Pekerja Wajib Dibayar

Pelabuhan dumai.
 
DUMAI, -  PT Aman Arwita Maritime (AAM) Dumai wajib bertanggungjawab membayar hak normatif pekerja yang telah di PHK atas nama Ismunandar dan lainnya. Konon PT AAM lalai pula tak memperpanjang Perjanjian Kerja Laut (PKL)  bagi pejerjanya. 
 
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Dumai Muhammad Fadhly SH, usai melakukan pertemuan dengan managemen PT AAM serta managemen PT Pelindo I Cabang Dumai menegaskan bahwa PT AAM harus membayar hak pekerja. “Hak pekerja wajib dibayar,” tegas Fadhly Senin (19/6).
 
Sebagaimana diketahui PT AAM Dumai telah  melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)  kepada salah  seorang pekerja atas nama Ismunandar. PHK dilakukan atas tuduhan melanggar ketentuan di perusahaan yang bergerak di bidang ABK- PKL di PT Pelindo I Cabang Dumai tersebut.
 
Merasa dirugikan Ismunandar tak terima, akhirnya membuat laporan ke  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Disnakertrans) Kota Dumai Disnakertrans Kota Dumai.
 
Laporan langsung ditindaklanjuti. Disnakertrans Kota Dumai memanggil  para pihak. Tak hanya managemen PT AAM, managemen PT Pelindo I Cabang Dumai, KSOP Dumai juga turut dimintai keterangan di kantor Disnakertrans Kota Dumai.
 
Menurut pihak perusahaan, surat pemberhentian tersebut dikeluarkan sehubungan dengan kesalahan yang telah dilakukan karena melanggar Pasal 8 dan 9 dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL).
 
Versi PT AAM, dalam Pasal 8 dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) menyatakan bahwa Pihak II (ABK-PKL) harus patuh pada aturan Pihak I (Perusahaan) dan harus turut pada perintah atasan dalam hal pekerjaan. 
 
Pasal 9 dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) menyatakan Pihak 1 (Perusahaan) berhak mengakhiri hubungan kerja sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak II (ABK-PKL) dengan atasan-atasan sebagai berikut: Pihak II (ABK-PKL) kurang cakap dalam kerja, prilaku buruh, lengah atau lalai dalam kewajiban dan tidak patuh pada perintah atasan. Pihak II (ABK-PKL) melakukan pelanggaran Hukum atau melanggaran peraturan-peraturan Pemerintah RI (dapat diserahkan pada pihak yang berwajib/polisi).
 
“Dengan ini PT Aman Arwita Maritime (AAM) melakukan pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat kepada Saudara Ismunandar sebagai Juru Minyak di Kapal AP 030 (Kapal Pandu) PT. Pelindo I Cabang Dumai sejak surat ini kami sampaikan,” demikian PT AAM dalam surat yang ditandatangani Hardi Raharja sebagai Assisten Manager.
 
 Ismunandar sendiri mengemban jabatan Juru minyak di Kapal AP. 030 dituduh  mencoba melakukan tindakan yang tidak terpuji kepada seorang Asisten Manajer Pemanduan, dikarenakan tidak mengindahkan teguran disiplin dan tata kerja pada tanggal 08 Mei 2017 di halaman parkir Kepanduan PT. Pelindo I Cabang Dumai.
 
Dengan dasar itu,  Ismunandar  dikembalikan ke PT. Aman Arwita Maritime TMT 08 Mei 2016.  Pihak PT Pelindo I Cabang Dumai berharap PT AAM untuk lebih sering mengarahkan ABK agar lebih berdisiplin dalam bekerja, menghormati atasan maupun perwira dikapal dan taat kepada aturan khususnya diwilayah lingkungan kerja PT.Pelindo I Cabang Dumai. 
 
Menurut Fadhly, PT AAM diduga lalai dan tidak melakukan perpanjang Perjanjian Kerja Laut (PKL) sejak tahun 2013 hingga tahun 2017. Dengan demikian, pekerja PT AAM  dapat dikategorikan sebagai  karyawan  tetap.
 
Menurut Fadhly, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 450(Wetboek van Koophandel voor Indonesie) S.1847-23 dijelaskan bahwa  Hubungan kerja yang diadakan untuk waktu tidak tertentu, dapat diakhiri oleh masing-masing pihak selama anak buah kapal berdinas di kapal, dengan pemberitahuan pemberhentian, dengan mengindahkan jangka waktu yang ditetapkan untuk itu di setiap pelabuhan tempat kapal memuat atau membongkar, di mana ada pegawai pendaftaran anak buah kapal. Kecuali bila dibuat perjanjian untuk jangka waktu yang lebih panjang, maka hal itu adalah 3 kali 24 jam. (KUHD 401-1 sub 91.)
 
Jangka waktu untuk pengusaha kapal tidak boleh menjadi lebih pendek daripada untuk anak buah kapal.
 
Hubungan kerja itu tidak berakhir karena kematian pengusaha kapal. Namun ahli warisnya maupun anak buah kapal berwenang untuk mengakhiri dengan pemberitahuan pemberhentian hubungan kerja untuk waktu-waktu tertentu seakan-akan diadakan untuk waktu tak tertentu. “Waktu yang diberikan untuk perpanjangan PKL hanya 3 X 24 jam, bukan seperti ini sejak tahun 2013 hingga tahun 2017,” sesalnya. (nly/roc).
 
Share
Berita Terkait
  • -6416 detik lalu

    Tak Patuhi Aturan Gambut, Kementerian Lingkungan Beri Peringatan RAPP

    NUSANTARA, - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kini tidak lagi mempunyai legalitas sebagai acuan operasional di konsesi gambut miliknya. Pada 6 Oktober 2017, Kementeria
  • 16 menit lalu

    PKPU HI Riau Sahkan Initiative Teacher Community Sebagai Relawan Pengajar Masjid Bersinar Program

    PEKANBARU, RIAU, - Pada 14 Oktober 2017, Antusiasme siswa-siswa peserta program  Masjid Bersinar yang diadakan oleh LAZIS PT PLN P3B Sumatera dan PKPU Human Initiative R

  • 5 jam lalu

    Resahkan Masyarakat, Warnet di Kecamatan Kampa di Tutup Sementara

    KAMPA - Sesuai dengan laporan masyarakat beberapa hari yang lalu ke kantor Camat Kampa, beberapa warnet yang berada sekitaran pasar kampar Desa Kampar Kecamatan Kampa dinil
  • 8 jam lalu

    Hadiri Nusantara Expo 2017, Bupati Inhil Kagumi Keberagaman 'Buah Tangan' Masyarakat se - Nusantara

    RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan tampak kagum melihat keberagaman budaya melalui 'Buah Tangan' masyarakat se - Nusantar
  • Komentar
    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99

    Copyright © 2012 - 2017 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.