• Home
  • Hukrim
  • Penangkapan Pimpinan DPRD Mojokerto: Palajaran Bagi Elit Daerah
Minggu, 18 Juni 2017 11:52:00

Penangkapan Pimpinan DPRD Mojokerto: Palajaran Bagi Elit Daerah

Komisioner KPK Saut Situmorang
NUSANTARA,  - Penangkapan terhadap pimpinan DPRD dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto, Jawa Timur, diharapkan memberi pelajaran bagi elit di daerah supaya tidak melakukan praktik korupsi.
 
Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan pengungkapan kasus tersebut menunjukkan adanya ketidakstabilan di pemerintahan daerah.
 
"Saya hanya menambahkan ini lagi-lagi daerah mengalami krisis. Kami mengatakan tidak ada jaminan bahwa hal seperti ini tidak terjadi di daerah lain, tapi kami baru mampu membuktikan ini," kata Saut di Jakarta pada Sabtu (17/6/2017).
 
Oleh karena itu, KPK akan terus melakukan pemantaun dan berusaha memastikan supaya kasus-kasus serupa bisa segera diminimalisir. "Kami akan terus bekerja untuk melihat hal seperti ini di daerah-daerah lain."
 
Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap pimpinan DPRD Kota Mojokerto.
 
Keempat tersangka itu yakni Purnomo yang nemerupakan Ketua DPRD, Umar Faruq Wakil Ketua Dewan, Abdullah Fanani anggota DPRD, serta Kepala Dinas PU Kota Mojokerto Wiwit Febriyanto.
 
Selain itu KPK juga mengamankan uang senilai Rp470 juta. Dugaan sementara duit tersebut diduga terkait dengan upaya mengalihkan anggaran untuk pembangunan Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran untuk pengadaan penataan lingkungan. Total anggaran yang dialihkan senilai Rp13 miliar.
 
Adapun pasal yang disangkakan kepada Kadis PU Mojokerto yakni Pasal 5 Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sedangkan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana ipikor sebagaimana diubah uu 20 2001 jo pasal 55 juta ayat 1 ke 1 KUHP. (bis).
Share
Berita Terkait
  • 7 jam lalu

    Semalam ada OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemenhub

    HUKRIM, - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan(OTT), setelah sehari sebelumnya menciduk Panitera PN. Jaksel beserta seorang
  • 2 bulan lalu

    OTT KPK : Istri Gubernur Bengkulu Ditangkap di Rumahnya

    BENGKULU -- Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Lily Martiani Maddari, istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, dalam operasi tangkap
  • 2 bulan lalu

    Masyarakat Bangkulu Berharap Hukuman Berat Bagi Istri Gubernur OTT KPK

    BENGKULU, - Komunitas Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK meminta pihak pengadil agar menjatuhkan hukuman terberat kepada istri Gubernur Bengkulu Lily Ma
  • 2 bulan lalu

    Jaksa Agung Sayangkan Ada Jaksa Terkena OTT KPK

    NUSANTARA, - Jaksa Agung HM Prasetyo menyayangkan adanya oknum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.
    &
  • Komentar
    situspoker situspoker
    Copyright © 2012 - 2017 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.