• Home
  • Parlemen
  • DPRD Inhu Batalkan Bayar Pajak Terutang Pemkab Rp 6,2 M
Rabu, 11 Oktober 2017 02:59:00

DPRD Inhu Batalkan Bayar Pajak Terutang Pemkab Rp 6,2 M

Ilustrasi
RIAUONE.COM, RENGAT – DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memilih menolak usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 6,2 miliar di-upload ke  APBD-Perubahan Inhu tahun 2017.  Anggaran ditolak karena argumentasi dari OPD dan TAPD mengatakan kalau dana itu diperuntukkan untuk bayar pajak terutang temuan auditor BPK RI terhadap Kas Daerah (Kasda) Pemkab Inhu.
 
Ketua DPRD Kabupaten Inhu Miswanto SE, membenarkan penolakan usulan bayar pajak tertuang temuan BPK RI. “Benar usulan itu ditolak,” jawab Politisi Golkar Inhu itu, Selasa (10/10/2017).
 
Menurut Miswanto, usulan bayar tunggakan pajak dan menjadi temuan auditor BPK RI di tahun 2009 tidak rasional harus ditutup daripada APBD-P. “Terkecuali ada pertimbangan juklak dan juknis tentang pengembalian tunggak pajak dari BPK,” papar Miswanto.
 
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhu, H Suharto SH, mengaku mencoret usulan dari salah satu OPD untuk bayar tunggak bayar pajak tahun 2008 sebesar Rp 6,2 miliar. 
 
Menurutnya, Banggar memilih mencoret usulan tersebut karena selain menjadi temuan auditor BPK pada tahun tahun 2009 silam terhadap anggaran Pemkab Inhu tahun 2008, juga diduga temuan pajak tertunggak menjadi temuan karena oknum-oknum penerima pajak PPh dan PPn justru tidak menyetor pajak yang diterima ke Kasda Inhu.
 
“Kalau PPn dan PPh yang sudah diterima dari si wajib pajak itu tidak disetor ke Kasda tentulah menjadi temuan, kan tidak mungkin pula harus dibebankan ke APBD-P,” papar Suharto.
 
Anehnya, Kepala Bappeda dan Litbang Pemkab Inhu, H Junaedi Rachmad selaku anggota TAPD usai mengikuti singkronisasi APBD-P di gedung DPRD Inhu, Senin (9/10/2017) sore, membantah ada usulan bayar tunggak pajak temuan BPK sebesar Rp 6,2 miliar dari APBD-P tahun 2017. “Oh..nggak benar, itu nggak ada,” tepis Junaedi sambil berlalu. (KRN 3)
 
 
 
Share
Berita Terkait
  • 3 minggu lalu

    Fraksi Gerindra Walk Out Dari Sidang Paripurna Pengesahan RAPBD-P Rohil 2017.Ini Penyebabnya.!

    ROHIL, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau menggelar sidang Paripurna pengesahan APBD-P 2017 diruang sidang utama gedung DPRD, Jalan
  • 2 bulan lalu

    DPRD Meranti Jembatani Masalah Data Base PTT Satpol PP

    SELATPANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti berkomitmen akan menjembatani masalah data base Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satuan Polisi Pamong Praja (S

  • 2 bulan lalu

    Lembaga Kerja Sama Tripartit Sesalkan Sikap DPRD Dumai Terlalu "Lembek" terhadap Perusahaan

    DUMAI, RIAU, - Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Dumai H Armidy S.Sos menyayangkan sikap anggota DPRD Dumai yang terlalu lembek dengan perusahaan, anggota
  • 2 bulan lalu

    Musliadi,S.Ag : Ada Komposisi dalam KUA- PPAS 2018 tidak Pro Rakyat, Hearing batal terlaksana

     
     
    KUANSING,- Hearing antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing Bersama Tim Anggaran Pemkab Kuansing terkait Kebijakan
  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2017 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.