• Home
  • Politik
  • Fraksi Partai ini tolak dana saksi dibiayai APBN
Senin, 29 Mei 2017 13:34:00

Fraksi Partai ini tolak dana saksi dibiayai APBN

NUSANTARA, - Fraksi Partai Nasdem di DPR, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, menolak dana saksi ditanggung seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, karena membebani anggaran negara yang nilainya mencapai Rp10 triliun.
 
"Fraksi Partai NasDem dengan tegas menolak hal tersebut (dana saksi dibiayai APBN)," Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai NasDem Taufiqulhadi, di Jakarta, Senin.
 
Dia menilai apabila APBN diperuntukan untuk membiayai dana saksi pemilu maka akan ada pemborosan anggaran negara. Menurut dia APBN sebaiknya dipergunakan untuk yang lebih positif.
 
"Kita itu mengambil uang yang seharusnya diperuntukan yang lebih berhak seperti orang orang miskin ini menjadi diambil parpol menurut saya itu salah," ujarnya.
 
Anggota Komisi III DPR itu menilai sebaiknya pengambilan keputusan terkait dana saksi dalam Pansus Pemilu tidak dilakukan dengan pemungutan suara atau "voting".
 
Hal itu menurut dia akan menyebabkan fraksi-fraksi dengan suara banyak pasti akan menang dalam "voting".
 
"Kami tidak ingin terkait anggaran negara diambil keputusan melalui pemungutan suara karena fraksi suara terbesar akan pasti menang. Kalau begitu nanti mudah sekali kita mengambil uang negara," katanya.
 
Rapat antara Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan kembali digelar pada Senin (29/5), pukul 14.00 WIB.
 
Pada pekan lalu, ada sekitar 10 isu krusial yang telah diselesaikan yaitu syarat umur pemilih, sifat keanggotaan KPU kabupaten atau kota, ketentuan izin kepala daerah yang dicalonkan parpol atau sebagai presiden atau wapres, perselisihan parpol peserta pemilu, pasangan calon tunggal presiden dan wapres tunggal.
 
Selain itu metode kampanye, iklan dan dana kampanye menjadi biaya APBN, surat suara pemilu presiden dan wapres. 
 
Sementara itu isu terkait dana saksi ditunda pembahasannya karena masih terjadi perdebatan diantara fraksi-fraksi. Selain itu isu yang harus ditunda terkait penambahan anggota DPR dan DPRD dikarenakan pemerintah ingin melakukan simulasi terkait jumlah kursi anggota DPR dan anggota DPRD. 
 
Dua isu lain yang belum diputuskan, yakni tambahan huruf: f mengenai tujuan penyelenggaraan Pemilu dan tambahan huruf g mengenai tujuan penyelenggaraan Pemilu juga ditunda. (ant).
 
Share
Berita Terkait
  • 18 menit lalu

    Upacara Kemerdekaan RI ke-72 di KRI Dewaruci

    Kepulauan Seribu, - Sejumlah mantan Komandan KRI Dewaruci beserta prajurit TNI AL dan purnawirawan TNI/Polri memperingati detik-detik proklamsi kemerdekaan ke-72 RI di gela
  • 24 menit lalu

    Bangsa Indonesia Harus Berani Menjadi Bangsa Mandiri

    NUSANTARA, - Bangsa Indonesia harus berani meletakkan nasib ditangannya sendiri dan tidak tergantung dengan bangsa lain, untuk menjadi bangsa yang mandiri dan kuat.
  • 26 menit lalu

    Gelar Paripurna, DPRD Inhu Sahkan Tiga Ranperda

    riauone.com-Rengat, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhu mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun 2017. Pengesahan keputusan itu diamb
  • 29 menit lalu

    Ketua TP PKK Kecamatan di Inhu dilantik

    RENGAT-Riauone.Com, - Ketua Tim Penggerak PKK Inhu Rezita Meylani Yopi melantik sebanyak 14 ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Inhu, Senin (14/8/2017) di Auditorium H. Yop
  • Komentar
    situspoker situspoker
    Copyright © 2012 - 2017 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.