• Home
  • Politik
  • Politisi PKB Sarankan Pembubaran HTI Agar Tidak Melanggar UU
Rabu, 10 Mei 2017 06:49:00

Politisi PKB Sarankan Pembubaran HTI Agar Tidak Melanggar UU

HTI. f/almy
NUSANTARA, - Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengimbau Pemerintah agar dalam menyikapi usulan pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak melanggar undang-undang.
 
"Kalau Pemerintah melakukan pembubaran terhadap HTI, maka prosesnya harus melalui prosedur hukum dan diputuskan oleh majelis hakim di Pengadilan," kata Jazilul Fawaid, di Jakarta, Selasa (9/5/2017)
 
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kepada awak media mengatakan, soal pembubaran Ormas sudah diatur dalam pasal 70 UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas, yakni permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum, diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan Negeri hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM.
 
Permohonan pembubaran tersebut, kata dia, harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menegaskan, Pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk membubarkan Ormas HTI karena dinilai membahayakan NKRI.
 
Menurut Wiranto, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
 
"Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat dan dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus membahayakan keutuhan NKRI," katanya.
 
Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, kata dia, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. dilansir industryco.
 
Menurut Wiranto, keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap Ormas Islam, tapi semata-mata untuk merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (ind/roc/net).
Share
Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Uji Materi UU BPJS: MK Tolak Gugatan Serikat Pekerja Perjuangan PLN

    JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Serikat Pekerja PLN, yang berubah menjadi Serikat Pekerja Perjuangan PLN, terkait dengan pengujian U
  • 3 bulan lalu

    Gubri : ASN harus tau UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

    PEKANBARU - Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman menuturkan bahwa hak dan kewajiban seorang Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 197
  • 3 bulan lalu

    Revisi UU Migas, Pertamina Akan Dirombak Jadi Badan Khusus Migas

    NUSANTARA, -- Babak baru revisi Undang-Undang No.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi segera berjalan. Komisi VII DPR RI pada Senin (5/6) resmi mengajukan d
  • 3 bulan lalu

    Persekusi di Internet Melanggar UU ITE

    NUSANTARA, - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan aksi persekusi (tindakan memburu seseorang atau kelompok tertentu secara sewenang-wenang dan sistemati
  • Komentar
    situspoker situspoker
    Copyright © 2012 - 2017 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.