• Home
  • Riau Raya
  • Pembangunan Kawasan Perbatasan Adalah Tanggung Jawab Bersama
Sabtu, 14 Oktober 2017 06:00:00

Advertorial

Pembangunan Kawasan Perbatasan Adalah Tanggung Jawab Bersama

ROKAN HILIR – Kegiatan ataupun program untuk penguatan wilayah perbatasan terutama yang menjadi wilayah berbatasan dengan negara luar harus digencarkan oleh pemerintah pusat. Bukan hanya sebatas wacana belaka tapi ditindaklanjuti dengan program nyata. 
 
Demikian ditegaskan Bupati Rokan Hilir H SUyatno AMp pada saat berkunjung ke Kecamatan yang dikategorikan Perbatasan Rokan Hilir dengan daerah luar seperti Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Sinaboi. 
 
“Keberadaan kecamatan Perbatasan ini sangat strategis sehingga perlu diperhatikan akan pembangunannya bukan hanya dari daerah setingkat kabupaten saja tetapi juga dari tingkat propinsi bahkan nasional,” ungkap Bupati Rokan Hilir H Suyatno AMp. 
Pembangunan di Kawasan Perbatasan dilanjutkan Bupati Rokan Hilir harus benar-benar berkonsentrasi pada berbagai bidang tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur. 
 
Karena hal yang tak kalah pentingnya bagaimana penguatan karakteristik Sumber Daya Manusia yang ada sehingga masyarakatnya tidak mengabaikan akan pentingnya mengejar dan mendukung program pembangunan yang tengah digesa oleh pemerintah. 
 
Dalam berbagai bidang terus ditingkatkan pembangunan tanpa adanya dukungan dari masyarakat maka pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik seperti mana yang ingin dicapai. 
Bupati Rokan Hilir ini pun mengharapkan agar program yang bersumber dari APBD tingkat propinsi semakin banyak yang dikucurkan untuk dalam rangka pengembangan pembangunan di kawasan perbatasan Rokan Hilir. Pasalnya bila hanya bersandar pada keuangan pemkab, anggaran yang dimiliki sifatnya terbatas. Apalagi pemkab tengah dihadapkan dengan persoalan defisit anggaran. 
 
Kebijakan pengurangan besaran Dana Bagi Hasil atau DBH Migas yang telah diberlakukan secara efektif dalam beberapa tahun belakangan telah mengurangi tingginya APBD yang ada di daerah. 
 
Hampir separuh dari anggaran APBD tingkat kabupaten harus terpangkas dan dimana seiring dengan itu pemerintah daerah mesti melakukan serangkaian rasionalisasi anggaran guna memastikan program yang sifatnya prioritas saja yang dijalankan. 
 
Selaras dengan hal itu Ketua DPRD Rokan Hilir  H Nasrudin Hasan menilai sejauh ini program dimaksud memang sudah berjalan tapi masih perlu digencarkan lagi. 
 
"Dengan adanya pembangunan puskesmas di daerah pesisir kecamatan Pasir Limau Kapas, misalnya juga rencana pembangunan rumah nelayan yang merupakan pgoram pusat menandakan bahwa program itu memang telah berjalan dengan baik bukan hanya pidato-pidato saja, tapi jalan dan itu yang katanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari program penguatan perbatasan perlu ditingkatkan lagi," kata Nasrudin Hasan, Rabu (14/9/2017). 
 
Ada beberapa kawasan kategori pesisir di Rohil terang Nasrudin namun yang termasuk dalam kategori perbatasan atau terluar seperti Palika dan Kecamatan Sinaboi.  
Untuk lebih mengencarkan pembangunan di kawasan ini terangnya memang semua pihak dituntut agar bisa memberikan perhatian yang sama. 
 
"Bersamalah kita, selain pembiayaan dari APBD Kabupaten tentunya pgoram dari pusat dan propinsi sangat diperlukan sehingga terbantu semua untuk penguatan wilayah ini," katanya. 
 
Disamping itu Nasrudin mengharapkan masyarakat untuk turut peduli dengan program yang masuk ke lingkungannya masing-masing. Sehingga apa yang dikerjakan oleh kalangan rekanan bisa berjalan dengan baik. 
 
"Masyarakat kan juga berhak mengawasi pekerjaan itu, kalau ada kendala sampaikan berjenjang ke DPRD, sebagai lembaga pengawas kami bisa saja mengundang kontraktornya dan beri masukan apa kendalanya agar pekerjaan bisa tepat waktu dan kualitasnya baik," kata Nasrudin Hasan. 
 
Salah satu contoh pentingnya pembicaraan seperti adanya kejadian dimana warga Sumut yang sempat marah karena jalan lintas di perbatasan Sumut-Rohil itu digunakan untuk akses mengangkut material sehingga warga protes karena jalan yang dilalui menjadi cepat rusak. 
 
Padahal kegiatan itu terangnya merupakan program dari pemerintah juga. Akhirnya setelah berbagai pihak bertemu dan menyampaikan keterangan akhirnya persoalan itu tidak ada masalah lagi dan pembangunan bisa tetap dilaksanakan.  (Adv)
 
Share
Komentar

Copyright © 2012 - 2017 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.