RIAUONE.COM, TEMBILAHAN - Amankan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Serentak, Gubernur/Wakil Gubernur Riau dan Bupati/ Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 mendatang, Polres Indragiri Hilir akan menerjunkan 763 Personel. Pasukan pengamanan ini terdiri dari Personel Polres Indragiri Hilir dan Polsek ditambah Personel BKO dari Polda Riau.

 

Hal itu disampaikan Kabag Ops Polres Indragiri Hilir Komisaris Polisi Maison, SH, dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dolifar Manurung, S.IK, M.Si, di Ruang Tri Brata Polres Indragiri Hilir pekan lalu. 

 

Sementara itu, dalam pemaparannya Kapolres Inhil mengungkapkan bahwa ada 3 Komponen utama yang akan mempengaruhi kesuksesan Pilkada ini, yaitu, KPU sebagai penyelenggara, Panwaslu sebagai pengawas dan Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pengamanannya.

 

“Ketiga komponen ini harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten. Untuk mendukung kegiatan pengamanan Pemilu Kada di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tidak seluruhnya ditanggung oleh Provinsi.  Sehingga kekurangan anggaran yang dibutuhkan diharapkan akan jadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.” ujar Kapolres. 

 

Dipaparkan dalam pertemuan tersebut, dari 1.610 TPS yang tersebar di 20 Kecamatan, ada beberapa pola pengamanan yang jadi alternatif, yaitu alternatif  Pertama adalah Pola Pam Aman dengan  2 : 5 : 10 (2 Polri : 5 TPS : 10 Linmas), Pola Rawan I, dengan 2 : 4 : 8 (2 Polri : 4 TPS : 8 Linmas) dan Pola Rawan II, dengan 2 : 1 : 4 (2 Polri : 1 TPS : 4 Linmas). Alternatif Kedua adalah Pola Aman dengan 2 : 8 : 16 (2 Polri : 8 TPS : 16 Linmas), Pola Rawan I dengan 2 : 3 : 6 (2 Polri : 3 TPS : 6 Linmas) dan Pola Rawan II dengan 2 : 1 : 2 (2 Polri :  1 TPS : 4 Linmas).

 

Kerawanan yang diperkirakan akan terjadi dalam tahapan Pemilu Kada;

 

Tahap Persiapan ; Kelalaian dalam pendaftaran pemilih, pendaftaran lebih dari 1 kali, manipulasi data oleh petugas pendata, rasa tidak puas dari calon, konflik internal Partai, dan intimidasi.

 

Tahap Pelaksanaan ; kerawanannya adalah bentrok antar pendukung, money politics, kampanye hitam, selebaran gelap, manipulasi data, pencoblosan lebih 1 kali, dan penggembungan suara.

 

Tahap Penyelesaian ; kerawanan yang timbul diperkirakan adalah penolakan terhadap hasil penetapan perolehan suara, teror terhadap pasangan calon terpilih, unjuk rasa, intimidasi terhadap anggota KPUD dan saksi-saksi, mobilisasi massa ke MK, dan pengrusakan fasilitas umum.

 

Menanggapi hal tersebut di atas, Sekda mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres dan jajarannya, karena pertemuan ini bisa menjadi media sharing untuk menentukan langkah lebih lanjut demi mensukseskan Pemilu Kada. Lebih jauh dikatakan bahwa Pemkab akan mengcover anggaran yang belum masuk di anggaran Provinsi.(**)