- Home
- Advertorial
- Kegiatan DPRD Riau gelar paripurna
Senin, 28 Desember 2015 18:52:00
Kegiatan DPRD Riau gelar paripurna
RIAUONE.COM, PEKANBARU, RIAU, - Penyampaian jawaban komisi E DPRD Riau atas pandangan umum fraksi terhadap draf Raperda tentang sistem pemberian bantuan pendidikan dan jawaban Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Riau atas pandangan umum fraksi terhadap draf Ranperda tentang perlindungn dan pengembangan ekonomi kreatif, Senin (30/11/2015
Rapat paripurrna DPRD Riau agenda paripurna yakni, Jawaban Komisi E DPRD Riau atas pandangan umum fraksi terhadap draf Raperda tentang sistem pemberian bantuan pendidikan untuk disetujui usulan prakarsa menjadi Raperda prakarsa DPRD Riau, sekaaligus pembentukan Pansus.
Selanjutnya, Jawaban BP2D DPRD Riau atas pandangan umum fraksi terhadap draf Ranperda tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif daerah untuk disetujui usulan praksarsa menjadi Ranperda prakarsa DPRD Riau dan penyerahan Ranperda dimaksud kepada kepala daerah sekaligus pembentukan Pansus.
Selanjutnya Jawaban Komisi B DPRD Riau atas pandangan umum fraksi terhadap draf Ranperda tentang pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian untuk disetujui usulan prakarsa menjadi Ranperda prakarsa DPRD Riau dan penyerahan Ranperda yang dimaksd kepada kepala daerah Provinsi Riau
DPRD Riau melalui Komisi E saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan (SPBP). Dimana nantinya jika telah disahkan menjadi Peraturan daerah (Perda) maka Perda tersebut akan mengawasi pendistribusian beasiswa dari pemerintah ke dunia pendidikan agar tepat sasaran dan dapat digunakan pelajar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
Komisi E DPRD Riau menilai saat ini sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Riau masih rendah hinga perlu perhatian pemerintah provinsi untuk peningkatkan SDM. Dengan begitu putra putri daerah yang berpendidikan tinggi mampu membawa harum nama Riau di kanca nasional maupun internasional.
Anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartati yang juga menjabat Wakil Ketua Pansus Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan ini mengatakan bahwa sistem pemberian bantuan pendidikan di Riau masih carut marut. Untuk itu melalui pansus ini akan diatur sedemikian rupa sehingga bantuan pendidikan yang diberikan tepatp sasaran sesuai sesuai UU pendidikan.
DPRD Riau mensinyalir ada indikasi penyaluran dana bantuan pendidikan dilakukan dengan cara yang tidak tepat, misalnya masih ada pemotongan-pemotongan bantuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini disinyalir menjadi salah satu alasan tidak tepat sasaran dan tidak meratanya sistem bentuan pendidikan yang diberikan pemerintah.
" Perda ini nantinya akan mengatur bahwa dana bantuan pendidikan atau beasiswa yang diberikan pemerintah daerah langsung disalurkan ke perguruan tinggi atau sekolah bersangkutan. Selama inikan tidak, diambil oleh individu dan ada yang dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," jelasnya..
Anwar mengatakan, Ranperda ini sebagai langkah awal bagi Komisi E untuk melakukan pembahasan bersama dengan Dinas dan instansi terkait. Diharapkan Ranperda ini nantinya semakin banyak melahirkan putra-putri Riau yang menempuh jenjang pendikan tinggi dan mampu menghasilkan SDM bermutu.
" Saat ini kami sedang melakukan pendalaman materi oleh Dinas Pendidikan, Kesra dan Keuangan untuk dapat memberi masukan kepada pansus. Insyaallah kamis depan kami akan melakukan rapat dengan instansi-instansi tersebut,"ujar Markarius Anwar
Politisi PKS ini menambahkan dengan sudah dibahas oleh instansi terkait, rencananya 21 desember 2015 mandatang Ranperda usulan dari Komisi E tersebut sudah bisa disahkan menjadi perda dalam sidang rapat paripurna.
"Kami sudah mempelajarinya secara dalam. Insya Allah akan menjadi solusi kebuntuan dunia pendidikan di Riau, terutama menyangkut sasaran bantuan beasiswa yang selama ini selalu menjadi masalah. Makanya kami menyiapkan payung hukumnya," tutupnya.(Advertorial/abu/hms)
Share
Berita Terkait
Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas di DPRD Riau, Ada 35 Ribu Tiket Pesawat Fiktif, Tokoh Anti Korupsi Minta Usut Semua Terlibat
PEKANBARU, - Mengerikan dan sangat dahsat negeri ini, dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau tentunya tidak hanya di lakukan segelintir orang, dicurigai bahwa SPPD fikti
Asyikk, Anggota DPRD Riau Akan Kunjungan Kerja ke Amerika?
RIAU, - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau tahun ini kembali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Para wakil rakyat itu akan "plesiran" ke Am
Ada apa? DPRD Riau Kunjungan Insidentil ke Kantor Camat Tanah Putih
RIAU, PARLEMEN, - Komisi I DPRD Provinsi Riau melakukan Kunjungan Insidentil ke Kantor Camat Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), dalam rangka meninjau adm
Resmi Dilantik, Pimpinan dan Anggota DPRD Diharapkan Mampu Perjuangkan Hak Masyarakat
PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau resmi memiliki pengganti Wakil Ketua dan Anggota yang baru usai dilantik melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Ri
Komentar