JAKARTA, - Asosiasi logistik nasional mengapresiasi rencana pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XV, yang bakal fokus pada penyediaan jasa logistik di Tanah Air.

 

"Diharapkan lewat Paket Ekonomi XV ini pemerintah dapat menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang lebih baik melalui sistem logistik daerah dan terintegrasi sistem logistik nasional dengan menerapkan manajemen rantai pasok," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi di Jakarta, Selasa (21/3/2017).

 

Menurut dia, pihaknya telah memberi masukan kepada pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait pembenahan sistem logistik nasional.

 

Ketum ALFI menyebutkan bila manajemen rantai pasok untuk semua komoditas terwujud, maka Indonesia bisa mencapai perekonomian yang berkeadilan dan merata bukan hanya di perkotaan, namun juga di daerah-daerah.

 

Yukki yang juga merupakan Ketua Umum ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA) tersebut juga menginginkan pemberdayaan industri kecil dan menengah di daerah-daerah agar menerapkan manajemen rantai pasok agar berkembang maksimal.

 

Dalam pengamatannya, IKM di daerah pada umumnya masih terpusat pada sistem produksi, namun tidak terintegrasi dengan aspek pemasaran.

 

"Di era digital saat ini, proses produksi dan pemasaran produksi komoditi perdagangan sudah menjadi satu kesatuan. Bahkan, di negara- negara maju telah menerapkan 'supply chain management plus'," imbuhnya.

 

Ia juga mengutarakan harapannya agar pemerintah mampu menerapkan sistem distribusi dan transportasi yang cepat, tepat dan efisien lewat Paket Ekonomi XV tersebut.

 

Pemerintah akan segera merilis Paket Kebijakan Ekonomi XV yang mengatur mengenai logistik, khususnya dalam soal percepatan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan.

 

"Paketnya sedang disiapkan intensif karena ini juga lintas kementerian. Biaya logistik di Indonesia masih tinggi, di pelabuhan kita masih belum optimal," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo usai menjadi pembicara kunci di acara pertemuan Asian Infrastructure Needs di Jakarta, Selasa (21/3).

 

Lukita menuturkan penurunan biaya logistik memang bukan perkara mudah, namun melalui paket kebijakan tersebut ia optimistis akan membantu menurunkan biaya logistik yang kemudian akan memengaruhi biaya ekonomi ke depan.

 

Hingga saat ini perekonomian Indonesia masih terkendala oleh masalah logistik yang harus terus diperbaiki.

 

Adapun masalah logistik yang akan dibenahi melalui paket kebijakan tersebut terkait dengan pelayanan portal Indonesia National Single Window (INSW) serta "dwelling time".

 

Pembenahan logistik sangat penting karena erat kaitannya dengan konektivitas dan efisiensi tarif agar tidak lagi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. dilansir industryco Selasa.

 

Sejak September 2015, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid I-XIV sebagai upaya deregulasi maupun debirokratisasi untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing.

 

Sebanyak 99 persen dari peraturan turunan dari paket kebijakan ekonomi tersebut sudah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga dampak dari penerbitan paket diharapkan mulai terlihat pada 2017. (*/roc).