riauone.com

Menu Website

  • Sabtu, 16 November 2024
  • Advertorial
  • Galeri
  • Foto
  • C S R
  • Index
    • Home
    • Kilas Global
    • Anggaran Belanja Pegawai DKI Jakarta Tak Wajar, Tjahjo Kumolo : Evaluasi RAPBD DKI Jakarta
    Rabu, 11 Maret 2015 22:29:00

    Anggaran Belanja Pegawai DKI Jakarta Tak Wajar, Tjahjo Kumolo : Evaluasi RAPBD DKI Jakarta

    Tjahjo kumolo
    RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Tim yang dibentuk Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk mengevaluasi RAPBD DKI Jakarta yang sekarang jadi polemik, telah selesai bekerja.Hasil evaluasi juga sudah difinalisasi. Bahkan, Mendagri pun sudah meneken keputusan menteri terkait itu. Salah satu poinnya, jika masih terus deadlock, maka tak ada jalan lain, APBD DKI 2014, akan dipakai lagi untuk membiayai kegiatan di tahun 2015. Karena tak bisa terus menerus polemik anggaran menyandera pembangunan di Jakarta. 
     
    "Rabu (11/3/2015) tim evalusi  yang mengkaji dan mengevaluasi RAPBD DKI Jakarta, telah selesai bekerja. Hasil evaluasi telah difinalisasi. Saya juga sudah menandatangani pengantarnya. Kemudian ini akan dikirim ke Gubenur DKI Jakarta. Semoga Rabu sore ini dikirim ke Pemda atau Gubernur DKI," kata Menteri Tjahjo di Jakarta, Rabu 11 Maret 2015.
     
    Tjahjo tak ingin, para pegawai dan program pembangunan di Jakarta, terus menerus tersandera oleh 'perseteruan antara Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan kalangan dewan ibukota.  Ia minta, hasil evaluasi Kemendagri dicermati. Intinya rakyat Jakarta jangan jadi korban. Terkait proses politik di DPRD yang telah mengeluarkan hak angket, Tjahjo menegaskan pihaknya tak ikut campur. Pun terhadap langkah Gubernur Jakarta yang telah melapor ke KPK, ia pun tak akan menghalang-halangi.
     
    "Atau proses hukum di Polda Metro Jaya, kita juga hargai," kata mantan Sekretaris Jenderal PDIP tersebut.
     
    Tjahjo pun kemudian membeberkan beberapa poin hasil evaluasi. Salah satunya adalah tentang anggaran belanja pegawai di Jakarta. Setelah di evaluasi, ternyata belanja pegawai yang dianggarkan dalam RAPBD dengan total anggaran sebesar Rp. 19,02 trilyun, itu tak rasional. Anggaran itu tak wajar.
     
    "Karena angka sebesar itu  hampir seperempatnya dari total belanja DKI  yang mencapai Rp 67,5 trilyun," katanya.
     
    Sementara untuk penanganan banjir, dana yang dianggarkan Pemprov DKI seperti yang tercantum dalam RAPBD yang dievaluasi kata Tjahjo hanya sebesar Rp5,3 trilyun. Tjahjo juga menyorot anggaran untuk pendidikan. Dalam RAPBD yang di evaluasi, untuk anggaran pendidikan Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp14,5 trilyun.
     
    Dana sebesar itu, memang telah diatas 20 persen. Padahal pada tahun anggaran sebelumnya, anggaran pendidikan yang dialokasikan mencapai 25,31 persen dari total APBD DKI Jakarta.
     
    "Anggaran sebesar Rp14,5 trilyun ini equivalen 21,62 persen. Jadi masih menurun dibanding tahun anggaran 2014 yang mencapai 25,31 persen," ujarnya.
     
    Ia berharap hasil evaluasi ini dipelajari dengan serius, baik oleh pihak DPRD maupun Gubernur Jakarta. Sehingga dalam waktu 7 hari kedepan sudah ada titik temu diantara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Tapi, bila tak juga ada titik temu, maka ia akan putuskan memberlakukan kembali APBD DKI Jakarta tahun 2014 untuk membiayai kegiatan di tahun anggaran 2015.
     
    "Ini sesuai ketentuan Pasal 314  UU Nomor 23 tahun 2014," kata Tjahjo. (gus/roc)
    Share
    Berita Terkait
  • 5 tahun lalu

    Gembar-gembor Klaim Anti Banjir, Jakarta Garden City Ternyata Meluap Kebanjiran

    NASIONAL, - Jalur utama atau boulevard Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur pagi ini Selasa 25/02/2020 banjir parah pasca dilanda hujan dari dini hari. 

    P

  • 5 tahun lalu

    Tokoh Riau Hj Azlaini Agus: Sombong, Tolak Bantuan Gubernur DKI, Bukan Melayu

    NASIONAL, - Penolakan bantuan relawan yang dikirimkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk membantu pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau, merupakan

  • 5 tahun lalu

    Kabut Asap Parah tapi Pemprov Riau Tolak Bantuan Satgas Karhutla dari Gubernur DKI Jakarta

    NASIONAL, - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger menyebut, pihaknya tidak membutuhkan bantuan personel pemadam dari Pemprov DKI Jakarta.

    Ala

  • 5 tahun lalu

    Tolak Bantuan Gubernur DKI Jakarta, BPBD Riau Dinilai Arogan

    PEKANBARU - Keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhurla) di Riau dengan mengirimkan 65 personel ke Bumi Lancang K

    • Komentar
    Terkini
  • Menu:
  • Home
  • Riau Raya
  • Politik
  • Hukrim
  • Kilas Global
  • Parlemen
  • Kepri
  • Sosialita
  • Sport
  • Jambi
  • Otonomi
  • Nusantara
  • Serbaserbi

    • Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Karir

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified