Kamis, 16 Januari 2020 12:52:00

BPJS Kesehatan Bisa Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

NASIONAL, KESEHATAN, - Rekomendasi Komisi IX DPR terkait subsidi peserta mandiri kelas III Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menggunakan surplus atau kelebihan dana dari iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2020 dinilai berpotensi melanggar hukum sesuai perundang-undangan, kata akademisi.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Universitas Andalas (Unand) Padang Feri Amsari menegaskan rekomendasi tersebut bertentangan dengan sejumlah undang-undang yang berlaku dan bisa menimbulkan pelanggaran hukum bila tetap dilaksanakan. 

"BPJS Kesehatan bisa melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh BPJS, malah dilakukan oleh BPJS," kata Feri.

Sebelumnya pada rapat dengar pendapat antara kementerian-lembaga terkait penyelenggaraan JKN dengan Komisi IX DPR pada 12 Desember  2019 menghasilkan beberapa simpulan rekomendasi.

Salah satu rekomendasinya adalah memanfaatkan adanya potensi surplus keuangan BPJS Kesehatan akibat dampak kenaikan iuran pada 2020 sebagai subsidi untuk membayar selisih iuran peserta mandiri kelas III.

Rekomendasi tersebut bertujuan untuk mengalihkan potensi dana yang surplus dari iuran peserta PBI yang dibayarkan pemerintah melalui APBN sebesar Rp42 ribu per orang, digunakan untuk menyubsidi iuran peserta mandiri kelas III  sehingga peserta mandiri yaitu segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja kelas III tidak mengalami kenaikan iuran menjadi Rp42 ribu melainkan tetap Rp25 ribu per bulan lantaran telah disubsidi.

Feri Amsari menambahkan bahwa uang iuran yang didapat oleh BPJS Kesehatan dari peserta JKN merupakan uang yang bersumber dari publik sehingga penggunaan dana surplus dari hasil iuran BPJS Kesehatan diatur dengan sangat ketat melalui undang-undang yang berlaku.

Ia menyebut rekomendasi Komisi IX DPR RI terkait penggunaan dana surplus BPJS Kesehatan dari kenaikan iuran untuk subsidi peserta kelas III tersebut di luar ketentuan undang-undang yang berlaku.

"Tidak mungkin BPJS Kesehatan menggunakan dana JKN, yang merupakan dana amanat dari peserta tanpa ada peraturan," demikian Feri Amsari. (WEO/net/*)

Share
Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Lhoo Baru turun, Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi Mulai 1 Juli 2020, Lebih Mahal

    NASIONAL, - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan lagi nyaris 2 kali lipat dari posisi saat ini. Keputusan ini dilakukan tak lama setelah

  • 4 bulan lalu

    Bu Sri Marahin BPJS Kesehatan: Tolong Transparan, Ini Masalah Harus Selesai!

    NASIONAL, - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta manajemen BPJS Kesehatan untuk transparan dalam menjalankan tugas melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

  • 6 bulan lalu

    Parah BPJS Kesehatan Punya Utang ke Muhammadiyah Triliunan

    NASIONAL, - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyatakan bahwa BPJS Kesehatan mempunyai utang kepada Muhammadiyah sebesar Rp1,2 triliun. Ia menyebut

  • 9 bulan lalu

    BPJS Kesehatan Berkukuh Tak Mau Sebut Punya Ribuan Debt Collector

    NASIONAL, -  Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf mengaku merasa terganggu dengan istilah debt collector yang

  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2020 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.