NUSANTARA, - Gabungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong penerapan kebijakan "BBM Satu Harga" di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya mempercepat pertumbuhan pembangunan dan perekonomian masyarakat yang merata.

 

"Kebijakan ini dapat menekan harga barang dan jasa yang tinggi di provinsi kepulauan ini," kata Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Diding S Anwar usai menyerahkan buku "BBM Satu Harga" kepada Sekda Kabupaten Bangka, Fery Insani, di Pemali, Kabupaten Bangka, Kamis.

 

Ia mengatakan buku "BBM Satu Harga" dari Kementerian BUMN itu merupakan salah satu bentuk dorongan dalam mempercepat penerapan penyeragaman harga BBM di daerah itu. 

 

Selama ini dalam memenuhi kebutuhan sembako dan kebutuhan pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Babel masih mengandalkan pasokan dari Pulau Jawa, Sumatera dan daerah sentra produksi lainnya, sehingga harga berbagai kebutuhan di daerah itu lebih tinggi karena biaya pengiriman yang juga tinggi.

 

"Kami berharap melalui program BBM Satu Harga dapat mengurangi ketimpangan antardaerah," ujarnya.

 

Sekda Kabupaten Bangka, Fery Insani mengatakan mendukung kebijakan "BBM Satu Harga" karena mempermudah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga sembako dan menekan inflasi.

 

"Dengan adanya kebijakan ini maka tidak ada lagi tingkatan harga BBM antardaerah. Mulai dari Sabang hingga Marauke harga BBM ini satu," ujarnya. 

 

Ia mengatakan harga BBM di SPBU di Bangka sudah menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, kecuali harga BBM eceran yang masih tinggi.

 

"Saya tidak tahu berapa harga BBM eceran, namun yang jelas lebih tinggi dibandingkan harga di SPBU milik Pertamina," ujarnya. (ANT/roc/*).