KEPRI, - Badan Pengusahaan Kawasan Batam untuk pertama kalinya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk laporan keuangan 2016.

 

"Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota 5 BPK RI, Isma Yatun kepada Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro," kata Direktur Promosi dan Humas BP Kawasan Batam, Purnomo Andiantono melalui rilis yang diterima Redaksi di Jakarta, Senin (29/5/2017)

 

Penyerahan dilakukan di Gedung BPK Jakarta, Senin, disaksikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

 

"Kami bersyukur, penghargaan ini adalah wujud komitmen kuat dari seluruh jajaran lingkungan BP Batam dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja," kata Kepala BP Kawasan Batam, Hatanto Reksodipoetro.

 

Opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan pelaksanaan APBN dengan didasarkan pada empat kriteria.

 

Kriteria tersebut meliputi kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

 

"Capaian ini karena kami telah melakukan perubahan sistem manajemen keuangan yang semakin baik salah satuya dengan menerapkan e-rekonsiliasi membuat 'single database'," kata Hatanto.

 

Menurut Hatanto, penilaian itu termasuk pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kawasan Bebas Batam.

 

Untuk itu pihaknya berkomitmen akan senantiasa melaksanakan program pengembangan melalui pembangunan sinergi dengan pelaku usaha dan instansi terkait guna akselerasi pertumbuhan industri di Kota Batam.

 

Sementara itu, Anggota 5 BPK RI, Isma Yatun menilai penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) setingkat yang mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik.

 

Laporan keuangan menekankan bagaimana menggunakan uang, mengelola aset, mencatat pengeluaran, penerimaan, kekayaan, dan kewajiban suatu instansi.

 

"Pemeriksaan laporan keuangan bukan saja melihat kinerja K/L mencapai tujuan namun bagaimana menilai kinerja dalam pengelolaan sumber daya," kata dia.

 

Ia mengharapkan kepada K/L khususnya kepada BP Batam yang telah menerima Opini WTP untuk menjaga komitmen dalam membangun aparatur yang berkualitas dengan dukungan menajemen keuangan serta penjaminan mutu yang dilakukan pengawasan internal.

 

Pada kesempatan yang sama BPK RI juga menyerahkan Laporan keuangan K/L dengan opini WTP kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Badan Pengelola Dana Abadi Umat, dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji.

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 87 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LK BUN) diperoleh 74 LKKL-LKBUN atau 84 persen mendapat opini WTP termasuk BP Batam. (Ind/net).