EKONOMI, - Dirjen Perkebunan Kementan, Bambang mengatakan dari 11,9 juta hektare lahan sawit di Indonesia,baru 16,7% yang sudah bersertifikat ISPO.

 

Untuk itu, diperlukankesungguhan dari pelaku perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

 

"Kami terus berupaya meningkatkan komitmen seluruh stakeholder perkelapasawitan nasional dalam mendukung ISPO. Langkah ini juga menjadi media penguatan pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, dan membuat produk lebih acceptable, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional," katanya dalam keterangan persnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

 

Menurutnya, saat ini capaiansertifikasi ISPO baru 14% dan pihaknya menargetkanseluruh Stakeholder sudah bersertifikasiISPO semua agar tidak ada lagi yang mengatakan sawit Indonesia jelek.

 

Karena dengan sertifikasi ISPO, terangBambang, menjadilangkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia. Isu tersebut, yakni dari perusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.

 

"Para pelaku usaha dan Sekretariat ISPO diharapkan terus melakukan percepatan proses sertifikasi ISPO. Untuk percepatan kita terus membuka diri kepada perusahaan yang ingin memberikan pengabdian terhadap wacana sertifikasi," terangnya.

 

Bambang menambahkan, percepatan penerapan sertifikasi ISPO sangat penting. Hal ini mengingat hingga saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas emas perkebunan.

 

"Kelapa sawit ini sebagai sumber devisa memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan nasional dan sawit juga menjadipenyedia lapangan kerja cukup banyak,"pungkasnya. (Cm/Imq/IND)