NUSANTARA, - Sejumlah Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta para jajaran direksi terutama direktur utama BUMN untuk berani mempertaruhkan jabatannya dengan jaminan mengundurkan diri jika gagal memberi jaminan keselamatan maksimal pada penyelenggaraan angkutan Lebaran.

 

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah BUMN transportasi, BUMN infrastruktur, dan BUMN jasa yang berkaitan dengan penyelengaraan angkutan Lebaran 2017 di Gedung DPR pada Selasa (30/5/2017).

 

Menurutnya, permintaan tersebut sebagai semacam bentuk garansi kesungguhan/keseriusan para jajaran direksi BUMN dalam menghadirkan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2017 yang terbaik dan mencegah terulangnya kembali peristiwa meregangnya belasan nyawa pemudik akibat terjebak kemacetan di pintu exit tol Brebes alias Brexit.

 

Pasalnya, budaya mudik harus benar-benar menjadi momen bertemu sanak saudara di kampung halaman dengan penuh kebahagiaan dan suka cita tanpa ada kesedihan akibat peristiwa yang berkaitan dengan keselamatan.

 

Dia menilai dari semua kesiapan yang dipaparkan oleh BUMN-BUMN terlihat sudah sangat baik. Dia menanti aksi dilapangannya ke depan dapat direalisasikan dengan baik dan dapat memberikan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas mudik.

 

"Nanti setelah hari raya dijadwalkan evaluasi apabila terjadi ketidakselamatan yang fatal, dan saya minta yang bersangkutan berani mengundurkan diri dari jabatannya," tuturnya pada Selasa (30/5/2017).

 

Pihaknya berharap dengan jaminan atas jabatan yang dimiliki tersebut, maka jajaran direksi BUMN benar-benar serius dan maksimal dalam memberikan pelayanan pada musim mudik kali ini.

 

Abdul Wachid, anggota Komisi VI DPR RI, lainnya mengatakan hal senada bahwa pakta integritas tersebut perlu untuk dilakukan oleh para direktur utama di sejumlah BUMN yang berkaitan dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran.

 

"Para direksi agar benar-benar serius dan tidak membiarkan kasus lebaran tahun lalu seperti di Brexit tidak terulang. Jadi kalau gagal siap mundur," ujarnya.

 

Menurutnya, dengan demikian para direksi akan benar-benar memantau kinerja anak buahnya dilapangan agar tidak lengah.