PEKANBARU – Dompet Dhuafa telah menyiapkan rancangan program jangka panjang untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan Muslim Rohingya di Myanmar. Selain itu, Dompet Dhuafa bersama lembaga kemanusiaan lain juga menghadirkan tiga intervensi program guna menjamin kelangsungan hidup mereka.

 

Intervensi pertama menyangkut akses air bersih dan sanitasi di kawasan-kawasan pengungsian, dan lokasi pergerakan pengungsi di perbatasan antar negara. Program ini sangat penting mengingat kondisi air dan sanitasi di kawasan tersebut sangat memprihatinkan.

 

Kedua adalah di lini pendidikan, melalui Sekolah Guru Indonesia atau Sekolah Literasi Indonesia dengan menghadirkan peserta didik. Sehingga sistem yang ada di program sekolah guru tersebut dapat diaplikasikan di pengungsian. Kemudian untuk di kawasan pergerakan pengungsi di perbatasan antar negara, Dompet Dhuafa menghadirkan School For Refugee.

 

“Bahkan School For Refugee telah berjalan sejak kedatangan manusia perahu atau pengungsi dari Rohingya yang masuk ke sejumlah wilayah di Medan dan Aceh di periode 2015 dan 2016. School For Refugee juga banyak diadopsi dan mendapatkan penghargaan dari UNHCR,” kata Ali Bastoni, selaku Pimpinan Dompet Dhuafa Riau, di Pekanbaru, Rabu (13/9).

 

Intervensi berikutnya adalah program Livelihood atau pendekatan ekonomi dengan merancang Peace Concept Pasar Ramah yang bertujuan untuk memunculkan interaksi dan transaksi pragmatis para pihak yang bersengketa saat ini. Adanya pasar tersebut, diharapkan dapat menciptakan interaksi yang bagus dan juga menimbulkan saling ketergantungan di antara mereka. “Sehingga terbangun kesadaran bahwa mereka sebenarnya saling membutuhkan, bukan saling berperang,” jelas Ali.

 

Namun bagaimanapun, upaya ini bukan milik Dompet Dhuafa atau lembaga kemanusiaan semata. Semua terkait tragedi atau konflik kemanusiaan dalam mengupayakan perdamaian, menjadi tugas bersama untuk membantunya.

 

“Karena Rohingya adalah saudara kita, kini saatnya kita semua hadirkan perdamaian di sana. Karena bagaimanapun, konflik kemanusiaan hingga menimbulkan korban jiwa layak kita singkirkan dari dunia,” kata Ali.

 

Sejak 2012 hingga saat ini, Dompet Dhuafa terus menggulirkan bantuan berkala bagi masyarakat Rohingya. Mulai dari respon darurat atas kebutuhan masyarakat di pengungsian seperti dropping logistik dan kebutuhan kesehatan terus bergulir di pengungsian Rakhine, yang memang cukup sulit ditempuh aksesnya.

 

“Kami berupaya sekuat-kuatnya agar untuk terlibat dalam upaya membatasi, dan kalau bisa menghentikan penyebab-penyebab konflik yang ada di lapangan,” ungkap Ali.

 

Dari 2012, di tengah menggulirkan bantuan logistik dan kesehatan, Dompet Dhuafa juga memainkan peran dalam hal diplomasi kemanusiaan. Berbagai upaya ditempuh untuk menciptakan perdamaian baik di Myanmar, Asia Tenggara, dan di seluruh penjuru dunia. Bersama lembaga kemanusiaan lainnya, dalam upaya diplomasi Dompet Dhuafa menginisiasi lahirnya South East Asia Humanitarian Forum (SEAHUM), sebagai aliansi upaya perdamaian dalam konflik atau tragedi kemanusiaan. Kemudian di dalam negeri Dompet Dhuafa menginisiasi lahirnya Youth for Peace, melalui berbagai konferensi.

 

Menurut Ali, ‎jalur diplomasi tak boleh terlupakan. Melalui berbagai gerakan dan konferensi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk daerah atau negara yang berkonflik, tentu akan semakin mempercepat upaya perdamaian. Seperti yang dikerjakan para relawan di Youth for Peace, mereka duduk bersama mengupayakan perdamaian di Asia Tenggara. Bahkan, Youth for Peace sudah memiliki kader dari para calon doktor yang menempuh pendidikan di Indonesia.

 

“Mereka merancang konferensi untuk mengupayakan perdamaian di daerah konflik. Kader yang kini bergerak telah menghadirkan perdamaian di Filipina Selatan, dan saat ini juga tengah mengupayakan hal yang sama untuk Rohingya di Myanmar,” tambah Ali.

 

Tak berhenti di situ saja. Untuk benar-benar menghadirkan perdamaian bagi masyarakat Rohingya di Myanmar, Dompet Dhuafa bersama lembaga kemanusiaan lainnya di Indonesia dan Kementerian Luar Negeri membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia Myanmar (AKIM). Hal tersebut sebagai upaya untuk dapat mendistribusikan bantuan secara permanen, dengan melibatkan pemerintah sebagai fasilitator negosiasi akses dan keamanan. Mengingat kondisi yang memprihatinkan dalam berbagai sektor di Rohingya, Myanmar. (abu/roc).