RIAUONE.COM, DUMAI, RIAU, ROC,  - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Barsatu (FSPPB) melalui Serikat Pekerja Kilang Putri Tujuh Dumai (SP-KMPT) Pertamina RU II Dumai pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur akan berakhir pada 2017 mendatang. Sudah 50 tahun penguasaan Blok Mahakan diberikan ke pihak asing, dan sudah saatnya hak pengelolaan tersebut sepenuhnya diberikan kepada pihak Pertamina.

 

Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki wewenang untuk mengelola sektor hulu dan hilir minyak dan gas bumi indonesia, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai UUD RI tahun 1945 pasal 33.

 

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) SP-KMPT Pertamina RU II Dumai, Ismal Gamar didampingi Wakil ketua Bidang Hukum dan Advokasi SP-KMPT, Amrizal, dan Antunius Ario Wicaksono, Sekretariat SP-KMPT kepada riauone.com dan media lain, Sabtu (14/3) kemarin.

 

Menurutnya, kontrak pengelolaan Blok Mahakam saat ini dipegang oleh Total E&P Indonesie. Total menekan kontrak tersebut kali pertama pada 31 Maret 1967 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada 31 Maret 1997, kontrak Total diperpanjang lagi selama 20 tahun dan akan berakhir pada 30 Maret 2017.

 

"Sejak 57 tahun yang lalu, Pertamina telah membuktikan eksistensi dan desikasinya dalam pengelolaan migas sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan energi rakyat. Sudah saatnya hak pengelolaan Blok Mahakam tersebut sepenuhnya diberikan kepada pihak Pertamina, karena Pertamina sekarang sudah siap dan mampu mengelola Blok Mahakam sendiri,"ujar Ismal Gamar.

 

Katanya lagi, keberhasilan Pertamina dalam mengelola dan meningkatkan produksi blok migas yang dimilikinya termasuk blok Off-shore North West Java (ONWJ) dan West Madura Off-shore (WMO) yang diambil alih dari pihak asing adalah sebagai bukti bahwa Pertamina memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk mengelola blok migas manapun di indonesia termasuk blok Mahakam.

 

"Blok Mahakam adalah sebuah lapangan minyak dan gas bumi yang terletak di lepas pantai Kalimantan Timur dengan produkdi gas mencapai 30 persen produksi nasional dan pada saat pertama kali ditemukan memiliki cadangan terbukti sekitar 1.4 milyar barrel minyak dan 26 triliyun cubic feet (TCF) gas,"jelasnya.

 

Dijelasnya, Blok Mahakam mulai diekploitasi pada tahun 1967 selama 30 tahun dan diperpanjang lagi selama 20 tahun hingga 2017 melalui kontrak kerjasama antara Pemerintah RI dengan pihak asing. Pihak asing ini telah melakukan produksi dan pengurasan secara besar-besaran cadangan yang dimiliki sehingga menjadikan indonesia sebagai eksportir. LNG terbesar di dunia priode 1980-2000.

 

"Pada saat kontrak berakhir pada tahun 2017 nanti, diperkirakan cadangan Blok Mahakam yang tersisa sebesar 100 juta barrel minyak dan 6-8 TCF gas yang bernilai lebih dari Rp500 Triliun,"sebut Ismal.

 

Karena itu, lanjut Ismal Gamal, pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan bahwa setiap wilayah kerja migas yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing, saat habis jangka kontraknya harus dikembalikan sepenuhnya pengelolaan kepada BUMN yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang lebih dari cukup di negerinya sendiri, sebagaimana juga berlaku umum di negara-negara penghasil migas dunia. 

 

"Dalam hal ini, FSPPB menyampaikan dua tuntutan. Peratama, Pemerintah RI wajib segera memutuskan 100 persen pengelolaan Blok Mahakam diserahkan kepada Pertamina. Kedua, Meminta Pemerintah RI (Menteri ESDM) untuk memastikan Pertamina dapat menyusun program kerja masa transisi 2015-2017 yang berkomprehensif dan realistis sehingga mampu mempertahankan dan meningkatkan produksi migas Blok Mahakam dalam rangka pendukung terbentuknya kedaulatan energi Nasional,"paparnya. (sri)