riauonecom, Jakarta, - Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) menilai diperlukan audit investigasi untuk menemukan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran subsidi listrik di internal PT Perusahaan Listrik Negara.

 

Pengamat anggaran politik Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2013 subsidi listrik murni pemerintah kepada PLN sebesar Rp79,4 triliun dan pada tahun 2014, sesuai laporan keuangan PLN sebesar Rp 83,1 triliun. Sementara kesepakatan DPR dengan pemerintah, subsidi listrilk 2015 sebesar Rp68,6 triliun.

 

Walaupun pada 2015 subsidi listrik turun menjadi Rp68,6 triliun bila dibandingkan tahun lalu, maka diprediksi subsidi akan tetap naik merangkak sekitar di atas Rp 70 tiliun pada tahun depan.

 

 

Hal ini tampak dari subsidi listrik pada 2014 hanya sebesar Rp 83,1 triliun dan ternyata PLN tetap menagih tambahan subsidi kepada pemerintah sebesar Rp 34,8 triliun, sehingga total subsidi diperkirakan Rp 117,9 triliun.

 

Begitu juga hasil audit BPK 2013, pembayaran subsidi murni hanya sebesar Rp 79,4 triliun, namun PLN tetap minta tambahan kepada pemerintah Rp 21,7 trilun, dan total subsidi menjadi Rp101,2 triliun.

 

Untuk itu, auditor negara perlu melakukan audit investigasi untuk menemukan penyimpangan dalam anggaran subsidi listrik dalam yang dikelola internal PLN ini.

 

"Penambahaan subsidi memang aneh bin janggal karena,pemerintah sudah mematok subsidi listrik murni, tapi oleh PLN dianggap pemerintah masih punya piutang listrik tahun lalu," katanya, Minggu (14/12). (et/roc)