PEKANBARU, RIAU, - Riau menjadi perhatian dunia karena kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi setiap tahunnya semenjak 19 tahun yang lalu. Presiden Joko Widodo akan meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di provinsi itu akhir pekan ini.

 

Aktivis lingkungan hidup Made Ali, Wakil Koordinator Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo diharapkan mampu menyelesaikan karhutla yang terjadi semenjak 19 tahun silam.

 

“Karena kebakaran hutan, Riau menjadi perhatian dunia, bukan hanya perhatian Indonesia saja. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo untuk melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi terhadap karhutla di Riau,” katanya, semalam.

 

Dari data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Riau menjadi penyumbang titik panas dan titik api terbanyak di Sumatra dan di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Riau merupakan provinsi yang paling banyak lahan gambut yang mudah terbakar.

 

Riau memiliki luas lahan gambut 5,7 juta hektare gambut, dari 14,9 juta hektare lahan gambut di seluruh Indonesia. Setahun terkahir, pihak Universitas dari Jepang juga telah mendalami kerusakanlingkungan, khususnya kebarakan di lahan gambut Riau.

 

Made Ali mengatakan Presiden memerlukan langkah yang tegas untuk mengehentikan kebakaran hutan. Jika kebakaran hutan tidak lagi terjadi di Riau, maka karhutla di provinsi lain juga akan terselesaikan. Salah satunya, Presiden diminta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menangani bencana musiman yang mengakibatkan kabut asap itu.

 

Selain itu, izin moratorium lahan Hutan Tanaman Industri dan Hak Guna Usaha juga perlu ditindaklanjuti. Panitia Khusus DPRD Riau mencatat ada 378 perusahaan dari 530 perusahaan HGU di Riau yang tidak mendapatkan izin Pelapasan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Perizinan itu perlu dikaji ulang,” kata Made.

 

Presiden juga perlu menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum. Polda Riau mencatat 91 tersangka kebakaran hutan dan lahan yang disidik tahun ini. “Bagaimana dengan 18 perusahaan yang tidak diusut Polda Riau? Kapolri Tito Karnavian juga harus mengusut tuntas,” katanya.

 

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menyapekati dengan pihak Uni Eropa untuk tidak menerima bahan ekspor pulp and paper serta kayu bahan olahan yang tersangkut kasus lingkungan hidup di Indonesia. Pemerintah Malaysia juga telah menyepakati hal yang sama dalam menerima ekspor sawit serta cruide Palm Oil.

 

Namun, Made mengatakan, ada beberapa Negara tujuan ekspor kayu pulp and paper yang tidsak perduli dengan hal ituy. “Kita juga tidak menginginkan kepentingan ekonomi dan antar Negara tidak terjalin dengan baik dengan penanaganan kebkaran hutan dan lahan,” katanya.

 

Pemerintah Negara Singapura juga pernah mengingatkan pemerintah Provinsi Riau agar dapat mencegah dan mengatasi karhutla. Karena bencana kabut asap juga mengganggu aktifitas warga negara tetangga.

 

Sebelumnya, Kapolda Riau Brigjen Pol Supriyanto dan Danrem 031/WB Brigjen TNI Nurendi telah melakukan persiapan rapat kedatangan Presiden Joko Widodo di Istana. Presiden akan mengunjungi Kabupaten Siak bertepatan dengan hari lingkungan hidup se dunia.

 

Presiden Joko Widodo juga akan meresmikan kawasan hutan Zamrud di kabupaten itu. Jokowi juga menunda kunjungannya ke Riau untuk meresmikan proyek pembangunan tol Pekanbaru-Dumai dan lebih mementingkan kunjungan lokasi kebaran hutan dan lahan. Terakhir, Joko Widodo mengunjungi Provinsi The Homeland of Melayu pada tahun lalu di Kampar dan di Kepulauan Meranti untuk menyelesaikan masalah yang sama.

 

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan anggaran Rp100 miliar per tahun untuk pemadaman dan [encegahan karhutla di provinsi itu. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau dan Pangkalan Udara Roesmin Nurjaddin terus melakukan pemadaman di sejumlah lokasi.

 

“Pemerintah Provinsi terus melakukan pemadaman dan pencegahan,” kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. (*/bis/rac)