RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie atau Ical, Tantowi Yahya menilai kisruh yang dialami beringin, tak lepas dari ketidakrasionalan yang diproduksi oleh pemerintah Jokowi. Ketidakrasional demi ketidakrasional terus diproduksi. Dampaknya, ketidakrasional pun terjadi disemua unsur pemerintahan.

 

" Dimana  dalam bersikap, ucapan dan tindakan begitu provokatif, membuat pihak yang terprovokasi terkadang tidak bisa juga menahan emosi," kata Tantowi, di Jakarta, Rabu 18 Maret 2015.

 

Tantowi mencontoh, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tiga kartu sakti. Tiga kartu sakti itu langsung dieksekusi tanpa dibicarakan lebih dulu dengan DPR. Padahal pemerintah seharusnya membicarakan hal itu dengan DPR sebagai lembaga yang memberikan persetujuan dalam anggaran.

 

"Ini tidak dilakukan dan disinilah mulai kekacauan demi kekacauan,” ujarnya.

 

Tantowi berpendapat, persetujuan DPR diperlukan karena parlemen adalah pihak yang mewakili rakyat. Ditegaskannya, Anggota DPR berhak tahu. Karena bagaimanapun program tiga kartu sakti Jokowi itu membutuhkan pembiayaan negara. Persetujuan DPR, diperlukan, untuk menjawab apakah program itu layak dan bermanfaat buat rakyat.

 

" Diperlukan agar kita tahu, apakah bisa dilaksanakan langsung atau bagaimana dengan program yang sudah ada, apakah akan bersinggungan? Karena semua tidak rasional, jadinya berantakan,” katanya.

 

Ketidakrasional pun kata Tantowi kembali diproduksi, ketika pemerintah memutuskan menaikan harga BBM bersubsidi di tengah turunnya  harga minyak dunia. Padahal, berbagai desakan masyarakat yang meminta pemerintah membatalakan keputusannya ramai disuarakan. Tapi,pemerintah tak mendengar itu, dan memilih jalan sendiri.

 

“Ketidakrasional ini berlanjut lagi ketika Jokowi sebagai Presiden meminta persetujuan untuk mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan kemudian disetujui oleh DPR.  Namun Jokowi batal melantik dan ujug-ujug menunjuk Komjen Badrodin Haitu sebagai kapolri, yang kemudian ditunda juga,” tuturnya.

 

Dalam pelaksanaan hukuman mati pun begitu, kata Tantowi. Enam sudah dieksekusi, sekarang 11 terpidana tak jelas kapan dieksekusi. Tak ada alasan jelas, kenapa eksekusi 11 terpidana ditunda.

 

" tanpa alasan yang jelas. Selain itu banyak lagi ketidakrasional pemerintah" kata Tantowi. (gus).