• Home
  • Kilas Global
  • Greenpeace: Para Pemasok Asia Pulp & Paper Masih Buka Gambut dan Bikin Kanal
Jumat, 24 Juli 2020 10:01:00

Greenpeace: Para Pemasok Asia Pulp & Paper Masih Buka Gambut dan Bikin Kanal

GAMBUT, F/ ilustrasi

LINGKUNGAN, NASIONAL, - PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Bumi Andalas Permai (BAP) dan PT Arara Abadi (Arara), perusahaan pemasok maupun anak usaha Asia Pulp and Paper, Sinar Mas Group ini diduga membuka gambut sekitar 3.500 hektar dan bikin kanal 53 kilometer sejak Agustus 2018-Juni 2020.

 Kiki Taufik, Global Head Forest Campaign Greenpeace Indonesia mengatakan, APP memiliki kebijakan konservasi hutan sejak 2013. Aksi ini, langkah mundur dari komitmen mereka melindungi dan merestorasi ekosistem.

 Dari pecitraan satelit, Greenpeace menemukan, luasan area gambut dibuka dari masing-masing perusahaan, yaitu 2.110 hektar di PT Bumi Mekar Hijau, 1.200 hektar PT Bumi Andalas Permai dan 170 hektar PT Arara Abadi. Hanya PT Bumi Andalas Permai yang dalam analisis itu tidak ditemukan pembukaan kanal. Pada PT Bumi Mekar Hijau buka kanal sampai 48.000 meter, PT Arara Abadi sepanjang 5.000 meter.

 Jikalahi melaporkan PT Arara Abadi ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Jikalahari mendesak, Polda Riau segera menetapkan Arara Abadi sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan yang mencemari udara, merusak gambut dan lingkungan.

Pemasok dan anak usaha Asia Pulp & Paper (APP), yaitu PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Bumi Andalas Permai (BAP) dan PT Arara Abadi (Arara) diduga membuka gambut sekitar 3.500 hektar dan bikin kanal 53 kilometer sejak Agustus 2018-Juni 2020. Pada akhir Juni saja, terjadi kebakaran sekitar 50 hektar di Arara Abadi.

"Pemilik konsesi secara legal bertanggung jawab terhadap kebakaran yang terjadi di wilayah mereka," kata Kiki Taufik, Global Head Forest Campaign Greenpeace Indonesia dalam keterangan yang diterima Mongabay, Rabu pekan lalu.

APP memiliki kebijakan konservasi hutan sejak 2013. Aksi ini, katanya, langkah mundur dari komitmen mereka melindungi dan merestorasi ekosistem. APP juga membuat upaya mereka pakai pendekatan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan lain tidak lebih sekadar guyonan.

Beberapa perusahaan besar seperti Unilever, Nestlé, Asku dan Woolworths merupakan pembeli atau yang menerima hasil perkebunan dan hasil dari hutan tanaman industri APP. "Jangan ada lagi perusahaan yang mengaku peduli lingkungan bekerjasama dengan APP," katanya.

Analisis satelit

Temuan Greenpeace ini menggunakan analisis citra satelit terbaru, sejak Agustus 2018-Juni 2020., kecuali Arara analisis data sejak Januari 2020.

Metodologi dalam menganalisis adalah penggunaan citra satelit dari Sentinel-2 oleh European Space Agency (ESA). Dari sini, Greenpeace memetakan interpretasi vegetasi. Cara ini juga membuat mereka dapat estimasi lokasi dan area pembukaan lahan dalam periode waktu yang spesifik. Selanjutnya, overlay data dengan data spasial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian.

Dari langkah pencitraan itulah diketahui luasan area gambut yang dibuka dari masing-masing perusahaan, yaitu 2.110 hektar di BMH, 1.200 hektar BAP dan 170 hektar Arara. Hanya BAP yang dalam analisis itu tidak ditemukan pembukaan kanal. Pada BMH buka kanal sampai 48.000 meter, Arara sepanjang 5.000 meter.

Konsesi BMH di Sumatera Selatan. Berdasarkan catatan Greenpeace, BMH merupakan perusahaan terbesar ketiga yang memiliki lahan terbakar pada 2015-2018. Diperkirakan sekitar 63.000 hektar lahan perusahaan ini terbakar hanya pada 2015. Sejak 2015-2019, ada 87.603 hektar lahan terbakar di konsesi ini dengan empat kejadian.

Pemerintah Indonesia pernah menggugat perusahaan ini atas kebakaran 20.000 hektar pada 2014.

Untuk BAP, ada tiga kali kebakaran memakan 84.401 hektar area sejak 2015-2019. Bahkan, perusahaan ini memiliki area terbakar terluas di antara konsesi lain pada 2015-2018.

Sanksi administratif terhadap perusahaan yang memiliki konsesi di Sumatera Selatan ini hanyalah perintah untuk penanaman kembali lahan terbakar 2015.

Dari ketiga perusahaan ini, hanya Arara di luar Sumsel, tepatnya di Pelalawan, Riau. Sejak 2015-2019, Greenpeace mencatat ada lima kali kebakaran dengan luas lahan 12.269 hektar.

Jikalahari laporkan Arara Abadi

Tidak hanya Greenpeace, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) pun menemukan pelanggaran sama pada Arara. Perusahaan ini dikatakan sengaja membakar hutan sampai 83 hektar.

Dugaan area terbakar sejak 28 Juni itu didapat berdasarkan hitungan Citra Sentinel 2. Jikalahari juga mendapatkan koordinat dari foto saat Tim Manggala Agni memadamkan api di lahan gambut yang di-overlay dengan peta izin usaha pemanfaatan hasil hutan jayu-hutan tanaman (IUPHHK-HT) hingga ditemukan lokasi kebakaran di konsesi Arara di Desa Merbau, Pelalawan.

Tim Jikalahari menyambangi lokasi kebakaran pada 3 Juli lalu dan masih melihat ada asap mengepul karena sebagian lahan masih terbakar. Tim Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim Regu Pemadam Kebakaran (RPK) Arara sedang pendinginan.

Jikalahari menemukan, lokasi terbakar sudah selesai staking dan siap tanam akasia. Bahkan, di beberapa blok ditemukan akasia baru tanam dan tidak terbakar. “Arara Abadi sengaja membakar untuk ditanami akasia dengan motif mengurangi biaya operasional,” kata Wakil Koordinator Jikalahari Okto Yugo Setyo, dalam keterangan resmi mereka.

Ada informasi kalau asal api kebakaran dari kebun masyarakat di luar konsesi Arara. Ketika ditelusuri lebih lanjut, jarak antara kebun masyarakat terbakar dengan Arara sekitar 680 meter dan tak ada api penghubung.

Menurut Okto, tak mungkin api meloncat ke areal Arara. "Justru areal Arara Abadi sengaja dibakar karena api hanya membakar areal yang sudah di-staking, tidak sampai areal yang sudah ditanam, padahal jarak hanya dipisahkan oleh kanal," kata Okto.

Hasil analisis hotspot melalui satelit Terra Aqua-Viirs, hotspot dan kebakaran di luar konsesi lebih dulu terjadi, yaitu, 24 Maret-2 April. Di dalam konsesi Arara hotspot dan kebakaran terekam 28 Juni.

Saat overlay titik koordinat lokasi kebakaran dengan peta indikatif restorasi gambut Badan Restorasi Gambut (BRG), areal kebakaran Arara berada di zona merah, merupakan prioritas restorasi pasca kebakaran 2015-2017 tetapi restorasi tidak jalan dan malah kembali terbakar.

Temuan lain Jikalahari berdasarkan citra satelit Sentinel 2 adalah areal yang terbakar merupakan hutan alam yang ditumbuhi semak belukar pada Januari, lalu pada bulan Februari, mulai ada pembukaan lahan areal yang terbakar, sedangkan bulan Maret hingga Mei, ditemukan adanya pembukaan kanal baru dan menambah pembukaan lahan. Terakhir, pada bulan Juni terus terjadi penambahan pembukaan lahan hingga terbakar pada 28 Juni lalu.

Berdasarkan kalkulasi mereka, kebakaran ini merusak gambut dan lingkungan hidup termasuk melebihi baku mutu ambien udara ini merugikan lingkungan hidup Rp20,6 miliar.

Jikalahi pun melaporkan Arara ke Polda Riau terkait dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Jikalahari mendesak, Polda Riau segera menetapkan Arara sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan yang mencemari udara, merusak gambut dan lingkungan. Jikalahari juga merekomendasikan KLHK mencabut konsesi Arara terbakar untuk jadi fungsi lindung gambut.

Analisis meragukan

Menanggapi hal ini, APP melalui keterangan resmi mereka meragukan analisis Greenpeace. Menurut mereka, analisis itu dengan pemetaan yang tak jelas. APP merasa sudah pemetaan LiDAR yang komprehensif bersama dengan para ahli Deltares terhadap konsesi para pemasok mereka, termasuk wilayah penanaman dan konservasi dalam konsesi.

Pemetaan terakhir APP pada 2018 yang menghasilkan peta gambut dengan tingkat akurasi tinggi. Peta itu telah dibagikan kepada KLHK sebagai basis penetapan kawasan kubah gambut yang perlu dilindungi di bawah PP Gambut baru.

Soal kebakaran, APP menyatakan tak mengimbau praktik pembukaan lahan dengan pembakaran kepada penyuplai mereka. Meskipun demikian, bukan berarti tak akan ada api di dalam konsesi. Menurut mereka, ada tantangan di lapangan karena kompleksitas penggunaan lahan di konsesi, termasuk pada desa-desa di dalam dan sekitar konsesi.

Organisasi seperti Greenpeace, kata mereka, memainkan peranan penting dalam mendorong akuntabilitas dunia usaha. APP mengapresiasi masukan-masukan Greenpeace.

KLHK masih belum bisa bersikap terkait temuan Greenpeace dan Jikalahari ini. Mereka menyatakan, masih memerlukan waktu untuk membaca dan mengkaji terlebih dahulu hasil temuan itu.

"Kami harus lihat dulu kejadian seperti apa. Karena kalau gambut itu kan harus dilihat dari segala aspek, termasuk pemulihan ekosistem gambutnya. Jadi, menurut saya, saat ini kami perlu mempelajari lebih lanjut dulu tentang kejadian itu,"kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal KLHK juga merangkap PLt Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Demikian mongabayindonesia. (mgb/*).

Share
Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    Sengaja Membakar Lahan Seluas 83 Ha, Jikalahari Laporkan PT Arara Abadi ke Polda Riau

    RIAU, PELALAWAN, - Sebagaimana yang pernah disampaikan kordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Made Ali SH kepada media beberapa hari lalu bahwa Jikalahari

  • 3 bulan lalu

    Terkait Karhutla PT Arara Abadi, Formasi Riau dan Jikalahari akan Buat Laporan ke Presiden Jokowi

    PELALAWAN, - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun ini masih menjadi ancaman nyata di depan mata. BMKG memprediksi puncak musim kemarau di wilayah Sumatera akan terjadi ant

  • 5 bulan lalu

    New Normal, Kayu Akasia Terbakar di Atas Kapal Tongkang

    RIAUONE.COM,SIAK- Dimasa New Normal Kapal tongkang pengakut kayu akasia sebagai bahan baku pembuatan kertas mengalami kebakaran hebat, tepatnya terjadi diwilayah Kampung Rawang

  • 6 bulan lalu

    Kisah Bongku Orang Sakai, Mau Tanam Ubi di Lahan Sengketa Perusahaan, Bongku Terjerat Hukum dikata Merusak Hutan

    RIAU, - Bongku, warga adat Sakai kena tuntut penjara karena menebang pohon untuk tanam ubi di area konsesi perusahaan HTI, PT Arara Abadi. Bongku kena jerat UU Pencegahan dan Pe

  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2020 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.