- Home
- Kilas Global
- Ini Penjelasan Mendagri Soal Pemecatan 16 Ribu Fasilitator PNPM Pedesaan
Selasa, 06 Januari 2015 17:13:00
Ini Penjelasan Mendagri Soal Pemecatan 16 Ribu Fasilitator PNPM Pedesaan
riauonecom, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah 'merumahkan' 16 ribu fasilitator program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri). Dirinya menegaskan pemutusan kontrak itu dilakukannya sejak 31 Desember 2014 lalu.
"Per 31 Desember saya teken memberhentikan fasilitator PNMP di daerah yang tiap bulan masih terima honor. Kontraknya diputus," kata Tjahjo di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2015).
"Tinggal nanti nunggu keputusan ke depan siapa yang mengelola ini. Pemerintahan itu urusan Kemendagri masalah anggaran monggo. Ikuti saja," lanjutnya.
Terkait dana Rp 1 triliun yang sudah cair dan bisa digunakan hingga April 2015 tetapi para fasilitator sudah tak lagi bertugas, Tjahjo mengungkapkan dirinya tidak khawatir. Lantas apakah tidak takut membuka jalan untuk korupsi di wilayah pedesaan?
"Makanya kita rutin kumpulkan Sekda dan Gubernur. (Beritahu mereka kalau) Itu tanggung jawabmu. Siap nggak itu laporan. Apalagi area rawan korupsi, KPK mulai masuk," terang mantan Sekjen PDIP ini.
"Sekarang kita rancang minimal ada 5 orang aparatur desa yang diberikan pelatihan dan modul-modul. Terakhir kita evaluasi kewenangan itu bisa dikendalikan. Anggaran tidak lewat Kemendagri tapi langsung ke kabupaten tapi kita terus beri pembinaan rutin," sambungnya.
Dia juga mengatakan yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan uang ada di tangan BPKP. Di mana lembaga itu langsung berada di bawah Presiden Joko Widodo.
"Bapak Presiden (ingin semua) kebijakan kewenangan semua pengawasan uang ada di BPKP yang langsung di bawah presiden," kata Tjahjo.
Terkait kabar masalah Dirjen PMD yang tak mau pindah ke Kementerian Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Tjahjo hanya menunggu keputusan presiden. Hal senada juga diungkapkan oleh Dirjen PMD, Tarmizi.
"Sejak awal kita berpikir, bagaimana saja keputusan Menpan yang diajukan bapak presiden itulah yang akan kita ikut. Karena begini, kita akan menyelesaikan tugas-tugas sisa sampai ada keputusan baru. Tidak mungkin ini ditinggalkan," terang Tarmizi saat dikonfirmasi di lokasi yang sama. (dtc/*)
Share
Berita Terkait
Carut Marut-nya Distribusi LPG 3Kg Dumai dari Pangkalan ke Penerima, harga di Warung Rp35 Ribu per Tabung
RIAU, DUMAI, - Rebutan, cek-cok tak jarang ditemukan ketika rombongan warga antri gas LPG 3Kg, seperti di Pangkalan di Kecamatan Mundam ini, jadwal gas LPG 3Kg masuk hari Rabu d
Masa Sih? Foto Mahalini Pakai Baju Muslimah dan Jilbab, Diduga Sudah Masuk Islam?
ENTERTAIN, - Warganet dihebohkan oleh peredaran foto Mahalini Raharja, tunangan Rizky Febian, yang memakai jilbab dan busana Muslim.
Padahal, selama ini diketahui Mahalini
Mencekam, Konflik Antarsuku Pecah di Papua Nugini, 11 Orang Tewas
DUNIA, LUARNEGERI, - Konflik antarsuku di Papua Nugini kembali terjadi. Terbaru, sebelas orang tewas dalam pertempuran brutal selama dua hari yang terjadi di daerah Kompiam, Pro
Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Sambut Kunker Mensos RI Tri Rismaharini di Desa Candirejo Pasir Penyu
INHU, PASIRPENYU, - Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani Yopi menyambut kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini ke Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Pe
Komentar