NUSANTARA, - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai pernyataan atau isu tentang impor ilegal 5.000 pucuk senjata api oleh kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo akan menimbulkan keresahan masyarakat.

 

"Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat, kalau benar ada ancaman, ya diselesaikan," kata TB Hasanuddin melalui siaran pers yang diterima di Jakarta Minggu (26/9/2017)

 

Ia menuturkan, impor lima ribu pucuk senjata api ke Indonesia tentunya membuat bingung dan kekhawatiran bagi masyarakat luas.

 

Menurut dia, jumlah senjata api itu sama saja dengan kekuatan 4 sampai 5 batalion tempur yang tentunya dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat karena peruntukan senjata itu tidak jelas.

 

"Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran negara APBN. Nah, ini lima ribu pucuk senjata api ilegal, siapa yang memesan, untuk siapa, dan untuk apa," katanya.

 

Ia menambahkan, bisa jadi informasi yang disampaikan Panglima TNI itu akurat, tapi sebaiknya langsung dikoordinasikan dengan aparat keamanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara.

 

Berdasarkan prosedur, kata dia, informasi yang mencatut nama Presiden Indonesia itu dapat dikoordinasikan dulu dengan Polri, Menhan, Kepala BIN dan Menkpolhukam.

 

"Sebaiknya dikoordinasikan dulu dan di 'cross check' dengan aparat lain, seperti Menhan, Kapolri, Kepala BIN, dan Menkopolhukam, kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan, atau kalau perlu diambil tindakan hukum," kata politisi PDI Perjuangan itu pula.

 

Ia menyarankan, ke depan harus lebih berhati-hati dalam merilis informasi sensitif, apalagi yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara. (IND/*).