JAKARTA - Rapat pleno DPP Golkar menghasilkan tujuh keputusan. Salah satunya penunjukan Ketua Harian Nurdin Halid dan Sekjen Idrus Marham untuk melaksanakan koordinasi fungsi harian. 

 

"DPP setuju keputusan Ketua Umum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian," ungkap Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).

 

Hasil koordinasi antara ketua harian dan sekjen akan dilaporkan kepada Ketum Golkar Setya Novanto. "Dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketum Golkar, yaitu Setya Novanto," kata Nurdin. 

 

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan rapat pleno berlangsung demokratis, baik, dan dinamis. Baik isu internal, eksternal, maupun perkembangan yang ada di DPR. 

 

"Rapat pleno hari ini berlangsung demokratis, baik, dan dinamis setelah Ketua Umum sampaikan kondisi rapat. Baik internal, eksternal, maupun perkembangan yang ada di DPR," tutur Idrus dalam kesempatan yang sama.

 

Berikut tujuh keputusan dalam rapat pleno DPP Golkar: 

 

1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan kepada pemerintah Jokowi-JK.

 

2. DPP tetap melaksanakan rapimnas tahun 2016, khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden 2019. 

 

3. DPP tetap melaksanakan keputusan rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan munas luar biasa. 

 

4. DPP setuju keputusan Ketum Golkar menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Setya Novanto. 

 

5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu 20 Juli 2017 yang akan datang, seluruh anggota Fraksi diwajibkan hadir dalam memperjuangkan penegasan Partai Golkar. 

 

6. DPP Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar, baik internal maupun eksternal. 

 

7. DPP Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan harus tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan pelaksanaan. 

 

Seperti diketahui, Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Novanto terancam hukuman seumur hidup. (dtc/mzi)