NASIONAL, - Kepala daerah memainkan data inflasi supaya terlihat rendah kini tengah membuat heboh publik, seusia diungkap oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pengampu data pun akhirnya buka suara.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, BPS dalam mengolah dan merilis data tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk oknum kepala daerah. Ia mengatakan, BPS memiliki metodologi pengumpulan dan pengolahan data sesuai standar internasional.

"BPS kan memiliki metodologi tertentu mengacu pada standar internasional dan BPS pastinya menjaga independensi pengolahan data maupun pengumpulan data yang secara independen tidak ada intervensi dari pihak lain," ucap Amalia di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Terkait sampling yang juga disinggung Tito bisa diakali kepala daerah, ia menekankan, metode sampling sendiri juga mengacu pada standar-standar statistik internasional, termasuk untuk menentukan tempat atau lokasi, responden, hingga waktu surveinya.

"Ini sekali lagi angka yang kami hasilkan di BPS ini tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya, sehingga dapat kami sampaikan juga bps punya penjaminan kualitas," tegas Amalia.

Untuk modus kepala daerah yang tiba-tiba menggelar pasar murah sesuai lokasi survei inflasi BPS, supaya angka tekanan harga rendah untuk mendapatkan insentif, Amalia mengatakan, itu sebetulnya strategi pemerintah untuk membentuk harga supaya tidak tinggi.

"Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, tentu operasi pasar murah langkah kongkrit pemerintah untuk kendalikan inflasi di daerah. Tentu pembentukan harga di daerah yang menjadi tempat kita survei sangat dipengaruhi mekanisme pasar," ucapnya.

"Dan saat ini tersedia banyak platform data di kementerian atau lembaga, pemdam artinya data-data ini sama-sama berkualitas ini bisa kita bandingkan satu sama lain," tutur Amalia.

Sebelumnya, saat menghadiri acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Tito mengungkapkan modus kepala daerah untuk mengakali data inflasi supaya rendah. Bahkan, salah satu modusnya meminta BPS untuk menghasilkan angka inflasi yang rendah.

"Modus barunya rekan rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota daerah masing-masing, 'tolong dong bikin angkanya bagus kami!' begitu," ucap Tito.

Modus lainnya ialah membututi petugas BPS saat melakukan survei. Lokasi survei BPS akan dijadikan tempat untuk menggelar pasar murah supaya data harga yang terkumpul saat proses survei angkanya menjadi rendah.

"Dan rekan rekan harus hafal mereka juga tau, ngintipin BPS kalau enggak bisa diajak kerja sama supaya bagus dia ngintipin BPS biasanya ngambil sampel pasar mana aja. Betul ini, saya sudah tahu modus-modus kepala daerah itu," ujarnya.

Ia pun sempat meminta BPS untuk mengakali modus tersebut dengan mengambil data di daerah lain yang tidak menjadi lokasi pasar murah kepala daerah, supaya data harga-harga di tingkat konsumen sesuai dengan harga pasaran.

"Karena kami ingin data betul-betul akurat supaya jangan sampai nanti salah. Angkanya 2,15 tapi Pak Jokowi kadang enggak percaya, beliau ngecek sendiri," tutur Tito. sc:cnbc/*