JAKARTA  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tidak siap melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019.

 

Adapun proses itu dimulai dari 3 Oktober dan akan berakhir pada 16 Oktober nanti. Penyebabnya, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu ternyata tak membarengi proses pendaftaran dan verifikasi parpol dengan regulasi.

 

"Tidak ada peraturan Bawaslu yang mengatur tentang peraturan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu yang sedang dilaksanakan oleh KPU, sejak awal tahapan kegiatan," kata Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta.Kaka di Jakarta, Selasa (10/10/2017).

 

Di sisi lain, dia pun menyebut Peraturan KPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu memiliki cacat hukum. Menurutnya, PKPU itu tidak mencerminkan peraturan pelaksanaan pendaftaran parpol sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 UU Nomor 7 Tahuh 2017 tentang Pemilu.

 

"Khususnya dalam verifikasi keanggotaan pada tingkat kabupaten/kota, karena di dalamnya mengandung ketidakutuhan pengaturan dan terkesan diskriminatif," tuturnya.

 

Kemudian, yang menjadi sorotan Kaka ialah ketidakjelasan sistem informasi partai politik (SIPOL) yang dikembangkan KPU sebagaimana diatur PKPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu.

 

Dia menilai, SIPOL berpotensi cacat secara hukum dam menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan di masyarakat

 

"Dengan temuan, fakta serta pandangan di atas, KIPP Indonesia meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu duduk bersama menyikapi permasalahan yang ada. Khususnya soal kesiapan dan profesionalisme penyelenggara negara dalam setiap tahapan," tandasnya. (gir)

 

Sumber: JPNN