NUSANTARA, -  Pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie menilai bahwa kasus AW-101 akan membawa banyak masalah. Utamanya terkait program pemerintahan Presiden Joko Widodo sendiri.

 

"Laporan presiden itu tertanggal 16 Februari 2017, di situ saya sampaikan sebenarnya untuk mencapai negara maritim dunia maka ada dua hal penting bagaimana pembangunan postur kekuatan dan proyeksinya. Dan bagaimana masalah industri pertahanan, karena itu yang harus didorong presiden demi terwujudnya kemandirian industri pertahanan," ujarnya pertanyaan peserta diskusi yang diselenggarakan Forum Legislasi tentang “RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara” di Media Center Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.Selasa (22/8/2017).

 

Penilaian dia, jika dibandingkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo nampak kurang bekerja seperti yang dilakukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Di mana, Tito bisa menaikkan anggaran keamanan tahun 2014 sebesar Rp 44 triliun menjadi Rp 47 triliun di tahun 2017.

 

"Di mata saya, Pak Tito itu sudah bisa menerangkan soal keamanan. Dibandingkan dengan panglima TNI tahun 2014 Rp 86 triliun, tahun 2017 Rp108 triliun, dan bila dihitung secara kasar harusnya panglima TNI mendapat Rp 668 triliun, kenapa TNI kita berubah. Saat presiden menyatakan kita menjadi poros maritim dunia, otomatis kita menjadi negara dirgantara dunia. Tadinya kita defensif, kita menjadi ofensif," ulas Connie kepada awak media di Senayan.

 

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Pur) Supiadin Aries Saputra berjanji akan meminta klarifikasi dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Jenderal Purn TNI Ryamizard Ryacudu seputar kisruh pembelian Helikopter AgustaWestland AW 101.

 

“Itu akan saya tanyakan pada saat nanti kita Rapat Dengar pendapat, kenapa kasus ini bisa sampai keluar, kenapa tidak dibicarakan terlebih dulu ke dalam, kan bisa masing-masing pihak saling bertemu,” ujar Supiadin.

 

Supiadin mengatakan, kalau secara prosedural pembelian Heli AW 101 sudah benar. Karena prosedur pengadaan alutsista di TNI itu sangat ketat dan panjang. Dan setiap alat yang dibeli TNI sekecil apapun harus diketahui pimpinan.

 

"Ya itu lah, kita akan tanyakan kepada Panglima (Gatot Nurmantyo) kenapa kerugian negara, karena secara prosedur tidak ada masalah, kalau prosedur tidak dijalani tidak mungkin pesawat itu sampai ke sini. Jadi prosedurnya sudah benar," kata Supiadin.

 

Supiadin justru meminta pengadaan alutsista yang menyangkut rahasia negara harus diselesaikan dengan cara internal jangan mengumbar kasusnya ke publik. Implikasinya nanti akan berdampak pada pengadaan alutsista lainnya.

 

Sehingga, lanjut Supiadin, jika ditemukan adanya kerugian negara, seharusnya diserahkan kepada atasan di matra atau angkatan dulu, jangan langsung mempublikasikan bahwa ada kerugian negara dalam pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW) 101 itu. (ind/net/*).