NUSANTARA, - Ombudsman mendukung langkah BPS melakukan koreksi data luas panen dan produksi padi dengan metode kerangka sample area yang diujicoba di Pulau Jawa tahun ini.

 

Metode ini dinilai dapat menghasilkan data akurat dan menjadi acuan pengambil kebijakan, pelaku usaha, serta badan pengawas.

 

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih menilai, pemerintah semestinya tidak mengeluarkan kebijakan reaktif di tengah upaya BPS melakukan perbaikan data. Apalagi jika kebijakan tersebut berbasis data produksi yang belum akurat dan dimiliki kementerian teknis terkait.

 

"Adanya koreksi data membuktikan data produksi saat ini overestimate. Saya memperkirakan 15%-20%, tetapi kami masih menunggu rilis resmi BPS. Pertanyaannya adalah apakah gejala saat ini memang karena suplai berkurang," kata dia dihubungi Minggu (27/8).

 

Ombudsman mencermati, harga beras sangat dipengaruhi oleh harga gabah. Harga beras yang tinggi saat ini sejalan dengan harga gabah yang cenderung naik. Ini berbeda dengan pemerintah yang kerap mengklaim harga beras yang tinggi karena ulah pedagang

 

Menurut dia, Kementerian Pertanian semestinya fokus memperbaiki tata kelola produksi dan stok padi agar suplai cukup. Diantaranya, dengan mendorong efisiensi produksi padi melalui mekanisasi.

 

Mekanisasi dinilai dapat menekan biaya produksi padi. Sebab, biaya sewa lahan dan upah buruh tani relatif tinggi dan mendominasi 65% biaya produksi padi.

 

Namun, mekanisasi juga harus sejalan dengan upaya reforma agraria agar tenaga kerja di sektor pertanian tidak terpinggirkan.

 

Menurutnya, Kementerian Pertanian semestinya tidak sibuk menyampaikan data surplus padi, sementara kondisi riil di lapangan berbeda. Harga gabah yang naik mempengaruhi fluktuasi harga beras, bukan permainan pedagang. (bis/*).