RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - "Ada apa Presiden Jokowi tiba-tiba ke Jepang? Apakah ini agenda kunjungan kenegaraan biasa?" pertanyaan itu keluar dari mulut Salamuddin Daeng, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) di Jakarta, Selasa 24 Maret 2015.

 

Menurut Salamuddin inilah yang harus dipertanyakkan publik. Karena menurut dia, ini berpotensi "membegal" konstitusi untuk kepentingan pribadi dari orang-orang yang tengah berkuasa.

 

" Dalam kunjungan yang berlangsung  antara tanggal 22-25 Maret tersebut, Jokowi membawa serta Tim yakni yakni Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Seskab Andi Widjajanto, Ketua BKPM Franky Sibarani, dan Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto," tutur Salamuddin.

 

Kata Salamuddin, ini menjadi pertanyaan, karenaa kunjungan Jokowi ke Jepang  berlangsung tepat ditengah dua polemik besar di Tanah Air yakni, rencana pengambil alihan 100 persen Blok Mahakam oleh Pertamina dan polemik pelanggaran UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara oleh pemerintahan Jokowi. Polemik ini berkaitan langsung dengan perusahaan perusahaan Jepang di Indonesia.

 

" Dalam pertemuan "collective courtesy call" di Hotel New Otani Tokyo, Jokowi bertemu dengan Sejumlah pengusaha yakni CEO Hitachi, Daihatsu Motor Corp, IHI Corp, Inpex, Itochu, J-Power, JX Nippon Oil and Energy, Marubeni, Nikkei Inc, Sumitomo Corp, Ajinomoto, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Honda, JFE Steel, J-Trust, Mitsubishi Corp, NEC, Panasonic Corp, SMBC, dan Sojitz," urai Salamuddin.

 

Sebagaimana diketahui kata dia,  Inpex adalah pemegang saham 50 persen Blok Mahakam. Sementara Sumitomo Corp adalah pemegang 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara. Sedangkan Mitsubishi merupakan Partner dari Freeport. Ketiga perusahaan Jepang tersebut tengah melakukan negosiasi dalam rangka menghindari kewajibannya sesuai kontrak dan UU Indonesia.

 

" Kesepakatan Jokowi dengan pemerintah dan perusahaan Jepang mutlak harus dipertanyakkan, karena berpotensi terjadinya konspirasi jahat yang terselubung untuk membegal rencana pengambilalihan 100 persen  Blok Mahakam oleh Pertamina dan membegal UU Minerba," katanya.  (gus/roc).