JAKARTA, - Pelayanan publik di Indonesia masih menjadi sorotan. Kondisi itu membuat pemerintah mengkaji kemungkinan instansi pelayanan publik tetap buka pada akhir pekan.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorasi (Menpan RB) Asman Abnur menuturkan, ada beberapa pelambatan layanan karena terbentur dengan waktu libur.

 

Padahal, kata dia, banyak peluang yang bisa dilakukan di hari libur itu. Termasuk pelayanan yang dilakukan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu.

 

“Kajian kami masih jalan untuk tidak meliburkan pelayanan publik di hari Sabtu dan Minggu. Makanya pelayanan tidak boleh berhenti," kata Asman ketika ditemui di sela-sela kunjungan ke Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/11/2016).

 

Dia melanjutkan, pihaknya akan mengatur tentang operasional instansi pelayanan publik  hari libur tersebut secara cermat dan menyeluruh.

 

Saat ini pelayanan publik yang tetap buka di hari libur, kata dia, sudah dimulai di sejumlah bank. Mereka tetap memberikan layanan di hari Sabtu-Minggu kepada para nasabahnya.

 

"Intinya kami akan mencobanya. Khususnya instansi yang bergerak di bidang pelayanan. Nanti jelas ada efek yang akan dirasakan," ungkapnya.

 

Selain itu, katanya, pihaknya juga membahas mengenai gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Pihaknya menjanjikan akan menaikkan gaji ASN dalam suatu sistem penggajian yang baru yang lebih efektif.

 

Dengan demikian, kata dia, ada upaya tepat sasaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kinerja aparatur. "Nanti bagi mereka yang malas dan rajin akan diketahui lewat tunjangan kinerjanya, pasti beda kalau dihitung secara rinci," ucapnya.

 

Selain tidak ada libur untuk pelayanan, Asman juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Terutama bagi mereka yang berada di ujung tombak pelayanan langsung di masyarakat.

 

Asman juga mengingatkan agar tidak ada praktik punggutan liar (pungli) di instansi pelayanan publik. Untuk menutup peluang praktik pungli, kata dia, perlu sistem elektronik dan digital.

 

Menurut dia, pemerintah mendorong penggunaan sistem teknologi informasi (TI) untuk menurunkan proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sistem TI diyakini Menpan dapat mencegah praktik pungli di pelabuhan.

 

"Menerapkan sistem e-government tidak boleh lagi ditawar. Pemerintahan dikelola teknologi TI digital. Tidak ada lagi celah untuk pungli,” katanya. (bnc/net).