NASIONAL, BALI, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan serta hilirisasi yang terkait dengan masalah perizinan.(13/12/24)

Nusron mengatakan ketahanan ataupun swasembada pangan dan energi merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto yang harus diwujudkan. Untuk menyukseskan rencana tersebut, diperlukan berbagai perizinan yang menyangkut dengan lahan.

"Karena itu kita harus permudah semua urusan-urusan apalagi menyangkut urusan perizinan. Yang itu kadang-kadang kelihatan sepele namun substansi harus kita prioritaskan dan kita percepat," ujar Nusron dalam acara Synergi Untuk Negeri Pertamina di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Kementerian ATR telah melakukan pembahasan dengan Kementerian BUMN untuk membantu semua masalah pertanahan dan perizinan pada kluster energi dan klaster pangan.

Pada pekan lalu, kata Nusron, pihaknya telah bertemu dengan BUMN kluster energi yang membahas perihal perizinan lahan dan juga tambang.

Selanjutnya, pada pekan depan, Kementerian ATR akan bertemu BUMN pangan seperti PTPN dan ID FOOD guna berdiskusi tentang lahan-lahan yang akan digunakan untuk mendukung swasembada pangan.

Menurut Nusron, percepatan pelayanan perizinan diperlukan agar program ketahanan pangan dan energi tidak terganggu.

"Ke depan kami akan commited untuk mempercepat pelayanan itu, kami tidak ingin ketahanan pangan terganggu, yang diakibatkan karena lambatnya perizinan, lebih-lebih perizinan di bidang tata ruang yang ada di ATR/BPN," katanya. (ant/**)