RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mendesak komisaris yang memiliki latarbelakang politik segera meninggalkan kepentingan partai atau golongannya sewaktu mengawasi jalannya kinerja manajemen dan perusahaan pelat merah. Ini dimaksdukan untuk menghidari conflict of interest tatkala mengontrol langkah dan strategi manajemen kedepan.

 

"Itu (conflict of interest) sama sekali tidak boleh. Harus memilih akhirnya, harus mundur," ujar Rini di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis petang (19/3/2015).

 

Adik mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari Soemarno ini menegaskan, dirinya pun tak akan segan memberikan sanksi jika mendapati direksi atau komisaris BUMN yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan partai. Akan tetapi, ia tak secara tegas menyatakan sanksi apa yang disiapkan untuk oknum-oknum tersebut.

 

"Kalau memang tidak melakukan fungsinya ya macam-macamlah (sanksinya). Kan sudah ada secara anggaran dasar ada, Undang-Undang BUMN ada, undang-undang, PP (Peraturan Pemerintah) ada. Banyak undang-undangnya," kata dia.

 

Upaya Balas Budi ?

 

Ditengah pro-kontra didapuknya anggota maupun simpatisan partai ke jajaran komisaris BUMN, Rini mengungkapkan, pihaknya sudah sangat selektif memilih orang-orang untuk menduduki top level tersebut. Ia mencontohkan, dipilihnya Refly Harun sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Jasa Marga (Persero) Tbk sama sekali tak memiliki muatan politik, melainkan karena pakar hukum tata negara ini memiliki kapasitas yang mumpuni di dalam mengawasi kinerja perusahaan.

 

"Saya rasa itu bukan hal yang aneh. Yang harus selalu dilihat adalah kemampuan orang itu sendiri, integritas orang itu bagaimana," tuturnya.

 

Sebagai pengingat, Rabu (18/3/2015) lalu Rapat Umum Pemegang Saham Jasa Marga menetapkan Refly Harun sebagai komisaris utama. Rini pun seakan membela Refly dan menyatakan bahwa pria lulusan Universitas Gaja Mada ini hanya merupakan pakar yang membantu partai, berbeda dengan rumor yang beredar dan menyimpulkan Refly adalah simpatisan. 

 

"Komisaris itu adalah pihak yang memberikan banyak masukan. Tentunya kita lihat mempunyai integritas tinggi, mempunyai pendidikan dan pengalaman. Itu yang paling utama, karena komisaris fungsinya adalah sebagai pengawas," pungkas Menteri yang sebelumnya merupakan Ketua Tim Transisi Pemerintahan Joko Widodo. (cnn/rri)