riauonecom, - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa penyelundupan minyak yang terjadi di daerah selama ini diakibatkan oleh terbatasnya instrumen kebijakan deteksi.

 

Terkait hal ini, Kadin mengapresiasi Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk pemberantasan mafia migas. "Kami juga mengusulkan ke pak menteri ESDM agar deteksi minyak ini didukung dengan kebijakan tata kelola migas melalui intrumen IT," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur Rabu (19/11).

 

Ia menjelaskan, dengan dukungan database teknologi informasi, importir bisa terdaftar. Dengan demikian, asal minyak, jumlah minyak, serta pemakai minyak dapat terdeteksi disertai laporan lembaga surveyor untuk kelengkapan data center migas.

 

"Selama ini terjadi penyelundupan minyak di daerah yang tidak terdeteksi, pengenaan pajak kurang terdeteksi sehingga pendapatan negara dari pajak impor minyak pun kurang terdeteksi karena data center impor-ekspor migas Indonesia belum efektif," kata Natsir. (*)

 

#beritasatucom