NUSANTARA, - Entah berkaitan atau tidak, dengan hebohnya upaya Ketua DPR Setya Novanto menghindari penangkapan KPK, Koordinator Majelis Nasional Presidium KAHMI M Mahfud MD menyinggung soal penegakan hukum di hadapan Presiden Joko Widodo, dalam pembukaan Munas ke-10.

 

Mahfud menuturkan, sebelum Munas digelar, Majelis Nasional KAHMI telah menyelenggarakan simposium oleh guru besar dan doktor-doktor alumni HMI.

 

"Dalam simposium tersebut disimpulkan antara lain, bahwa untuk menjaga kelangsungan NKRI, nasionalisme kita ke depan harus digeser pada upaya penegakan hukum dan keadilan di dalam berbagai bidang," paparnya saat berpidato di forum Munas ke-10 KAHMI di Medan yang dihadiri langsung Presiden Joko Widodo, Jumat (17/11/2017).

 

Ancaman bagi nasionalisme ke depan, lanjutnya, bukan lah serangan fisik atau perang konvensional dengan negara lain. Namun ketidak adilan dan tidak tegaknya hukum di tengah masyarakat.

 

Dimana pun dan kapan pun, kata dia, ketidak adilan bisa menggerus nasionalisme dan sangat mengancam eksistensi negara. Mahfud pun sempat mengutip dalil agama yang menyentuh tentang keadilan.

 

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke -10 di Medan sampai dengan dua hari ke depan.

 

Selain pemilihan Presidium Majelis Nasional yang baru, forum Munas juga akan membahas berbagai persoalan kebangsaan oleh ribuan peserta yang hadir.

 

Bukan hanya Presiden Joko Widodo, pada pembukaan Munas juga tampak tokoh-tokoh nasional duduk di deretan terdepan.

 

A.l. Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Osman Sapta Odang, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavia, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Akbar Tanjung, serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja. (bis/*).