NASIONAL, - Kebocoran data pribadi di Indonesia kembali menghebohkan, dengan enam juta data seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat email diduga diperjualbelikan.

Muhammad Noor Fakhruzzaman Dosen Teknologi Sains Data Universitas Airlangga (Unair), menilai pemerintah kurang serius menanggapi masalah ini.

"Tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani risiko kebocoran data. Dan mungkin juga tidak menganggap bahwa kebocoran data itu sesuatu yang serius. Jadi mereka tidak punya penanganan risiko terkait ini," katanya ketika dihubungi pada Senin (23/9/2024).

Menurut Muhammad Noor Fakhruzzaman, pemerintah seharusnya belajar dari kasus kebocoran sebelumnya untuk memperkuat keamanan data.

Fakhruzzaman mengingatkan bahwa NPWP adalah data sensitif yang bisa terkait dengan kebocoran NIK sebelumnya.

"Jika NIK sudah bocor, NPWP pun bisa saja terancam," jelasnya.

Kekurangan langkah konkret pemerintah, seperti meminta maaf kepada masyarakat ketika terjadi kebocoran, juga menjadi sorotan. "Di negara lain, jika terjadi kebocoran, penanggung jawab data biasanya mengundurkan diri," katanya.

Dampak kebocoran data ini berpotensi meningkatkan kejahatan, seperti penipuan dan pinjaman online. Fakhruzzaman mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, karena penipu kini memiliki akses ke data pribadi yang membuat mereka lebih meyakinkan.

"Dengan lemahnya keamanan data, penting bagi masyarakat untuk berhati-hati terhadap kemungkinan penipuan," tuturnya. **