NASIONAL, - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki asuransi. Hal ini terlihat dari angka penetrasi asuransi di Indonesia yang terbilang masih sangat kecil.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, jarak antara literasi dan inklusi di Indonesia terbilang masih cukup besar. Berdasarkan data survei 2022, angka inklusi asuransi hanya 16%.

Sementara angka literasi dua kali lipatnya, yakni 33%. Angka tersebut menunjukkan, banyak masyarakat yang telah mengerti asuransi, namun lebih dari setengahnya belum memilih untuk membeli polisnya. Adapun yang memutuskan untuk beli baru 16%.

Kondisi ini membuat penetrasi asuransi Indonesia terhadap PDB terbilang masih sangat kecil. Padahal menurutnya Indonesia sendiri masuk ke dalam golongan negara yang sangat besar dengan jumlah populasi tertinggi ke-4 di dunia.

"(Penetrasi) kalah dibandingkan penetrasi dari negara-negara dari ASEAN padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten 5% dan diproyeksikan 2023 dan 2024 juga masih di kisaran 5%. Potensi itu lah yang mesti kita explore lebih lanjut yang akan kita jual," ujarnya, dalam konferensi pers di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengatakan, angka penetrasi asuransi di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru menyentuh angka 2,75%.

"Katakanlah penetrasi tadi 2,75% dikatakan berarti sekitar 7,5 juta orang dari 275 juta orang (penduduk Indonesia). Artinya kalau dari teori gelas penuh, setengah penuh ini masih kelas yang baru mulai diisi," kata Mahendra dalam momentum berbeda.

Meski angka ini terbilang kecil, namun menurutnya kondisi ini bisa menunjukkan masih besarnya peluang bagi industri asuransi untuk bertumbuh dan mencari peluang pemasukan baru. Menurutnya, persoalan ini bisa menjadi suatu masalah yang baik.

"It's not bad problem, it's a good problem karena ruang perbaikannya luar biasa besarnya dan potensinya bisa dikatakan tidak terbatas. Saya rasa batasannya kembali lagi how soon and how strong to regain confidence untuk melihat potensi pasar, usia, pendapatan perkapita, kebutuhan asuransi, semua ada di depan mata kita. The only challenge how to regain confidence," ujarnya.

Demi mengatasi masalah ini dan mendorong kembali kepercayaan publik, OJK bekerja sama dengan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menyusun peta jalan alias roadmap pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia 2023-2027.

Lewat langkah ini, OJK berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tengah terjadi di industri asuransi, paralel dengan berupaya memperkuat industri perasuransian. Selain itu, OJk berencana membentuk task force alias satuan tugas (satgas) untuk memastikan roadmap ini berjalan dengan baik.

"Saya senang bukan hanya perumusannya tapi pelaksanaannya akan dilakukan bersama dengan membentuk task force. Tapi jangan lupa setelah membentuk task force, melakukan pemantauan terhadap implementasi dan melaporkannya kepada stakeholder progress report,"ujarnya.

Adapun satgas ini nantinya tak hanya berisi elemen dari OJK tetapj juga dari asosiasi. Selain itu, rencananya satgas ini akan me-review roadmap setiap enam bulanan mengenai realisasi implementasinya. Harapannya, industri asuransi bisa lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan. sc:dtc/net/*