RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Masuknya sejumlah tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla dan politisi sebagai komisaris di sejumlah perusahaan plat merah atau Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) hanya membuktikan Jokowi sama saja dengan SBY, gemar bagi-bagi jatah bagi para pendukungnya. Menurut Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi bagi-bagi posisi komisaris, adalah bentuk upah politik dari Jokowi untuk pendukungnya.

 

Dalam catatan Uchok, ada sejumlah politikus dan tim relawan Jokowi-JK yang  masuk dalam jajaran komisaris BUMN. Mereka adalah Aviliani, Darmin Nasution dan Cahaya Dwi Rembulan yang menjadi komisaris Bank Mandiri. Lalu ada Rizal Ramli, Pataniari Siahaan, Revrisond Baswir, dan Anny Ratnawati yang masuk ke Bank BNI. Sementara di  Bank BRI ada BS Kumuyolno, Adyaksa Dault, Mustafa Abubakar, Gatot Suwondo dan Sonny Keraf. Di  Jasa Marga, terdapat nama Refly Harun, dan Daniel Sparingga. Sedangkan  PT Telkom Indonesia ada Hendri Saparini  dan PT Telkomsel Diaz Hendopriyono. 

 

“Inilah ‘upah’ mereka yang selama ini mendukung Jokowi,” kata Uchok, di Jakarta, Selasa 24 Maret 2015. 

 

Menurut Uchok, mereka yang sekarang jadi petinggi BUMN,  selama ini memang sangat getol mendukung kampanye pemenangan Jokowi. Mereka, bahkan ada yang pura-pura profesional, dan independen. Tapi dibalik itu, mereka sebenarnya penyokong  Jokowi. Selain diberikan ke tim sukses dan politisi,  Uchok mensinyalir upah politik ini juga diberikan ke keluarganya untuk ditempatkan sebagai komisaris.  Tentu, langkah Jokowi itu akan berdampak ke kinerja BUMN.

 

"BUMN menjadi tidak profesional karena diisi oleh orang-orang yang tidak punya kualitas, integritas, dan berpotensi KKN, maka pengelolaan BUMN menjadi jelek,"ujarnya.

 

Uchok pun meminta Jokowi meninjau ulang penempatan sejumlah pentolan tim sukses dan. politisi di BUMN. Menurut dia, Jokowi tidak memasukkan orang-orang ini.  " Dalam hal ini, Jokowi merubah Nawa Cita menjadi Nawa Duka," cetusnya. (gus/roc).