riauone.com, Jakarta, ROC -  PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa membebaskan lahan sendiri untuk penyediaan listrik, melalui  revisi Peraturan Presiden (PP) no 71/2012 yang merupakan turunan UU 2/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Posisi PLN akan lebih kuat karena mewakili pemerintah dalam pembebasan lahan, selain Badan Pertanahan Nasional (BPN).

 

"Selama ini, PLN menjadi pihak swasta dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum, termasuk listrik," kata Direktur Jenderal Ketenaga kelistrikan Kementerian ESDM, Jarman, akhir pekan lalu.

 

Sementara, Direktur Utama PLN, Nur Pamudji menambahkan, adanya amunisi baru ini, PLN bisa membebaskan lahan untuk membangun infrastruktur kelistrikan. Selama ini banyak proyek listrik PLN yang tersendat gara-gara sulitnya pembebasan lahan.

 

Kewenangan baru PLN ini untuk memacu proyek listrik 10.000 MW agar bisa berjalan mulus. Pasalnya, tanpa terobosan ada potensi krisis listrik di 2018. (trb/et/roc)