NUSANTARA, -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah menandatangani penjualan listrik atau power purchase agreement/PPA dengan produsen listrik swasta atau independent power producer/IPP mencapai 18.900 megawatt hingga Agustus 2017.

 

Dari data PT PLN, daya sebesar 8.748 MW telah memasuki tahap financial closing, 590 MW sudah beroperasi dan 9.563 MW dalam tahap konstruksi.

 

Selama 8 bulan tahun ini, PLN telah menandatangani PPA mencapai 3.448 MW, termasuk menandatangani 285.6 MW terhadap 49 IPP energi baru terbarukan.

 

Dari total pembangkit itu, terdapat 10 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dalam masa konstruksi tengah difokuskan oleh PLN. Seluruh pembangkit itu dijadwalkan beroperasi pada 2019 mendatang.

 

Pembangkit itu terletak di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Pembangkit yang terletak di Jawa dan Sumatra adalah PLTU Bengkulu 2x100 MW, PLTU Jawa 7 2x1000 MW di Banten.

 

Kemudian PLTU Batang 2x950 MW, PLTU Jawa 4 ekapansi Tanjung Jati 8 2x1000 MW dan PLTU Jawa 8 Expansion Cilacap 1.000 MW yang semuanya terletak di Jawa Tengah.

 

Selanjutnya, PLTU Kalteng I 2x100 MW, PLTU Katim 4 Expansion 2 Embalut 200 MW, PLTU Kalbar I 200 MW, PLTU Jeneponto 2 2x125 MW di Sulawesi Selatan dan PLTU Kendan 3 100 MW di Sulawesi Tenggara.

 

Selama lima tahun terakhir, PLN telah menambah pembangkit sebesar 1.482 MW pada 2012, 2.138 MW pada 2013, 1.837 MW pada 2014, 2.150 MW pada 2015 dan 3.714 pada 2016.

 

Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan, pihaknya terus mempercepat pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW itu.

 

"Kita terus melakukan percepatan PPA agar semua pembangkit listrik bisa beroperasi sesuai yang dijadwalkan," katanya, belum lama ini.

 

Diberitakan sebelumnya, tahun ini PLN tengah mempercepat PPA tiga PLTU Mulut Tambang. Pembangkit dengan skema mine to mouth tersebut adalah PLTU Mulut Tambang Jambi Tahap 1 dengan kapasitas 2x300 MW, PLTU Mulut Tambang Kalselteng 3 dengan kapasitas 200 MW dan PLTU Mulut Tambang Kaltim 5 dengan kapasitas 500 MW.

 

Iwan mengatakan, secara keseluruhan, masalah PPA ini belum rampung karena proses negosiasi soal harga jual beli listrik yang belum ada titik temu.

 

"Kami tidak ingin ada disparitas harga yang terlalu tinggi. Kita perlu berhati-hati dalam negosisasi ini." (bis/roc).