NUSANTARA, -- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus mempercepat perluasan jaringan transmisi Tol Listrik Sumatra 500 kv dengan menyelesaikan beberapa proyek transmisi pada paruh pertama tahun ini.

 

Sejumlah proyek berhasil diselesaikan pada semester I/2017. Perluasan transmisi tersebut berpotensi meraup pendapatan sebesar Rp8,2 miliar per bulan.

 

"Semester I/2017, kita berhasil menyelesaikan beberapa proyek dengan potensi pendapatan Rp8,2 miliar per bulan. PLN terus mengebut pembangunan Tol Listrik Sumatra 500 kv yang ditargetkan beroperasi pada 2019," kata Kepala Satuan Korporat PLN I Made Suprateka, Minggu (27/8/2017).

 

Semester I/2017, perusahaan berhasil menyelesaikan 1.658 kilo meter sirkit (kms) Tol Listrik Sumatra. Transmisi tersebut terbentang dari Lahat-Payakumbuh, Sarulla-Padang Sidempuan dan Pangkalan Susu-Galang.

 

PLN mencatat, transmisi yang telah berhasil mengevakuasi daya mencapai 1.932 kms di periode yang sama. Dalam sebulan terakhir PLN telah berhasil mengoperasikan Bukit Kemuning-Liwa sepanjang 120 kms dan Gardu Induk (GI Liwa 30 MVA).

 

"Dengan masuknya Transmisi Bukit Kemuning-Liwa dan GI Liwa, PLN berhasil menekan susut distribusi yang selama ini terjadi serta berhasil meningkatkan keandalan tegangan di pesisir barat lampung," katanya.

 

Masih pada bulan Agustus, PLN juga berhasil menyelesaikan transmisi Tenayan- Perawang sepanjang 21,483 kms serta trafo 60 MVA di GI Perawang. Penyelesaian transmisi 150 kV Tenayan – Perawang tergolong cepat pengerjaannya, dimulai pada 5 Oktober 2016 dan selesai Agustus 2017.

 

Made mengatakan, dengan beroperasinya SUTT Tenayan- Perawang ini PLN menjamin keandalan pasokan listrik di daerah tersebut, karena selama ini pasokan listrik didistribusikan melalui transmisi 20 kV saja.

 

Selain itu dengan adanya transmisi Tenayan- Perawang PLN berpotensi mendapatkan peningkatan pendapatan hingga Rp16,5 miliar per bulan.

 

Saat ini, PLN telah berhasil membebaskan lahan untuk pembangunan selanjutnya yakni memasang 2.213 titik tapak tower. Namun, sejumlah daerah masih terhalang karena belum disahkannya Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang disusun pemerintah daerah setempat. (bis/*).