NUSANTARA, - PT Pertamina Patra Niaga menyatakan tidak pernah mem-PHK awak mobil tangki yang kemudian berencana melakukan aksi mogok kerja di sejumlah daerah dan berpotensi menghambat distribusi BBM.

 

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Rudy Permana, mengatakan AMT berasal dari Perusahaan Pemborong Pekerjaan Pengangkutan yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga, yaitu PT Garda Utama Nasional, PT Ceria Utama Abadi, PT Absolute Service, PT Prima Perkasa Mandiri, PT Ardina Prima, dan PT Cahaya Andika Tamara.

 

"Karena mereka bukan karyawan Pertamina Patra Niaga, bagaimana kami bisa mem-PHK mereka? Itu jelas dulu, karena hubungan kami tidak ada hubungan tenaga kerja di situ. Mereka ini sebetulnya adalah pekerja dari perusahaan pemborongan tadi," kata dia, di Jakarta, Senin (19/6).

 

Ia menjelaskan jika dinilai melakukan PHK secara sepihak, maka itu bukan dari PT Pertamina Patra Niaga, melainkan perusahaan 4P yang tidak meloloskan AMT sebagai karyawan tetap mereka.

 

AMT dari perusahaan 4P itu tidak memenuhi standar kinerja yang diinginkan untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Di sisi lain, AMT yang diangkat menjadi karyawan tetap 4P harus diseleksi dan dinyatakan memenuhi proses perekrutan, salah satunya tingkat kehadiran 100 persen selama masa evaluasi tiga bulan.

 

"Seandainya mereka lolos masa evaluasi, kinerja mereka juga jauh di bawah apa yang diminta, misalnya satu bulan diminta 20 hari kerja, mereka hanya masuk lima sampai enam hari. Ini kalau kita lihat tidak mememenuhi syarat," kata dia.

 

Dia menyesalkan rencana aksi mogok nasional 350 orang mantan karyawan PT Garda Utama Nasional yang tergabung dalam FBTPI karena PHK. Aksi ini bertujan menghambat pasokan BBM nasional menjelang Lebaran 2017.

 

Namun, ia menjamin kelancaran distribusi BBM menjelang Lebaran 2017 dengan rasio ketersediaan AMT yang dinilai aman, yakni 1.650 orang bertugas di Terminal BBM Plumpang, padahal rasio yang dibutuhkan untuk distribusi hanya 1.200 orang.

 

"Ada kelebihan suplai tenaga kerja pemborong ini kurang lebih 400 orang. Ya itu memang proses seleksinya juga mereka yang lakukan, saat ini 100 persen rasio terpenuhi dan tidak ada masalah," kata dia.

 

Selain itu, jaminan kelancaran operasional distribusi BBM meliputi Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. (ant/roc).