RIAU, NUSANTARA, - Kebijakan Pemerintah menaikan tarif listrik sekaligus pencabutan tarif subsidi listrik khususnya (R-1/900 VA-RTM) atau biasa disebut daya 900 M (mampu) mulai dikeluhkan masyarakat karena dinilai terlalu memberatkan bagi masyarakat.

 

Sudaryanti (37) warga Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, mengaku, rendahnya penghasilan suaminya yang berprofesi sebagai petani karet menjadi alasannya menolak kenaikan tarif listrik yang dilakukan Pemerintah.

 

"Kenaikan tarif listrik dan pencabutan subsidi listrik ini bagi kami sangat memberatkan. Sebelumnya, hanya dengan uang Rp50 ribu belanja token listrik bisa bertahan sampai 9 hari lamanya. Tapi sekarang, belanja Rp50 ribu hanya bertahan 4 hari. Jadi, biaya khusus token listrik mencapai Rp375.000 per bulannya," terang Sudaryanti.

 

Secara ekonomis, alasan Sudaryanti menolak kenaikan dan pencabutan subsidi listrik ini dapat dipahami, karena penghasilan suaminya yang berprofesi sebagai petani karet hanya berkisar Rp1.400,000 per bulan. Kalau hitung-hitungan, hasil sebesar Rp1.400,000 per bulannya tentu kurang karena di dalamnya telah terangkum biaya hidup, biaya sekolah anak termasuk belanja penerangan listrik.

 

"Kami memohon, kebijakan pemerintah dalam menaikan dan pencabutan subsidi tarif listrik ini hendaknya dipertimbangkan dan dikaji ulang. Karena pemberian subsidi listrik Kwh 900 ini dinilai tidak tepat sasaran karena dimanfaatkan langsung oleh keluarga kurang mampu dan bukan perseorangan seperti subsidi BBM. Karena rata-rata pemilik Kwh 900 kelas menengah ke bawah," ungkapnya. (RB/ROC).