• Home
  • Kilas Global
  • Pemilihan Rektor Oleh Presiden, DPR Minta Penjelasan Menristekdikti
Senin, 05 Juni 2017 14:53:00

Pemilihan Rektor Oleh Presiden, DPR Minta Penjelasan Menristekdikti

 
NUSANTARA, - Komisi X DPR yang membidangi Pendidikan Tinggi (Dikti) akan memanggil Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir terkait wacana pemilihan rektor oleh Presiden Jokowi.
 
Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya, Menristekdikti akan diminta penjelasan soal wacana pemilihan rektor oleh presiden sebagaimana yang dikemukakan Mendagri Tjahjo Kumolo.
 
"Komisi X DPR RI akan mengundang Menristekdikti untuk meminta penjelasan rencana kebijakan tersebut dalam Rapat Kerja yang akan dijadwalkan dalam dua minggu mendatang," kata Teuku, kepada Topik.id, Jakarta, Sabtu (3/6).
 
Semestinya, kata Teuku, sebelum mengambil sebuah kebijakan, pemerintah harus membuka ruang dialog terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan.
 
"Khususnya membuka dialog dengan Majelis Rektor PTNI yang beranggotakan 118 Perguruan Tinggi/Politehnik Negeri se Indonesia," tegas politikus Partai Demokrat itu.
 
Diketahui, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemerintah berencana menyusun kebijakan pemilihan rektor perguruan tinggi (PT) yang melibatkan rekomendasi presiden.
 
Kebijakan tersebut, jelas Tjahjo, dilatarbelakangi oleh maraknya ideologi radikalisme yang masuk ke kampus-kampus serta untuk memastikan rektor yang menjabat benar-benar menjalankan nilai-nilai Pancasila.
 
"Karena perguruan tinggi Itu adalah sebuah lembaga yang tidak hanya berhubungan dengan mahasiswa tapi dia juga berbagai disiplin ilmunya dengan berbagai kegiatannya, dia bisa menyatu dengan elemen-elemen masyarakat," kata Tjahjo, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6).
 
Keputusan ini, menurutnya merupakan hasil komunikasi Mensesneg dengan Presiden Jokowi dan Menristekdikti. Melalui komunikasi tersebut, akhirnya diputuskan pemilihan rektor harus dilakukan langsung oleh presiden.
 
"Supaya utuh sajalah saya tidak bisa mendefinisikan kira-kira ada forum konsultasi antara Pak Menristekdikti, Menko (PMK) dan Bapak Presiden, memutuskan siapa yang jadi rektor," tambahnya. (bis/net).
 
Share
Loading...
Berita Terkait
  • 6 jam lalu

    Tolak Bantuan Gubernur DKI Jakarta, BPBD Riau Dinilai Arogan

    PEKANBARU - Keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhurla) di Riau dengan mengirimkan 65 personel ke Bumi Lancang K

  • 7 jam lalu

    Majlis Rakyat Riau Terbentuk, Suhardiman: ini tidak Sama Dengan GAM atau OPM

    PEKANBARU-Datuk Panglimo Dalam, Suhardiman Ambi mengklaim sejumlah tokoh adat, para panglima dan pendekar tanah melayu Riau bersepakat membentuk sebuah perkumpulan yang bernama

  • 8 jam lalu

    Wiranto Sebut Karhutla Riau Tidak Parah, BNPB Keluarkan Data Udara Masih Berbahaya

    NASIONAL, -  Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebut kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau tidak sama dengan kabar yang disampaikan s

  • 8 jam lalu

    Menko Polhukam Wiranto Sebut: Karhutla di Riau Tak Separah yang Diberitakan

    Jangan Masukin Hati

    NASIONAL, - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang terjadi

  • Komentar

    Copyright © 2012 - 2019 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.