• Home
• Kilas Global
• Pendidikan di BISNIS-kan? Berita Viral Seragam Sekolah Dijual Mahal

Minggu, 23 Juli 2023 11:00:00

Pendidikan di BISNIS-kan? Berita Viral Seragam Sekolah Dijual Mahal

anak sekolah murid jilbab wanita perempuan. F/ilustrasi @riauone

PENDIDIKAN, - Viral medsos soal seragam mahal. Sejumlah sekolah menjual seragam dengan harga mahal. Ini tentu membuat orangtua mengeluh. Pun terungkap asal muasal seragam sekolah tersebut. Terbongkar dari mana seragam mahal itu dikirim.

Diketahui polemik seragam mahal di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung, Jawa Timur viral di medsos. Peristiwa ini justru semakin menguak banyak permasalahan, karena tak cuma 1 sekolahan yang menguak adanya bisnis kotor yang dilakukan oleh dunai pendidikan Indonesia.

Hal ini terungkap dari informasi yang diberikan kepada Tim Tribun Jatim dari beberapa sumber. Mereka mengungkapkan, fenomena paket kain seragam super mahal ini terjadi di semua SMA/SMK negeri di Kabupaten Tulungagung.

Seperti di SMKN 1 Tulungagung, harga paket kain seragam ini mencapai Rp 2.700.000. Di SMAN 1 Boyolangu, harga paket kain seragam bisa tembus Rp 3.000.000. Di SMKN 1 Boyolangu, harga paket kain seragam sebesar Rp 2.400.000.

Di SMAN 1 Kauman, harga paket kain seragam sebesar Rp 1.600.000. SMAN 1 Karangrejo juga mematok harga Rp 1.600.000 untuk paket kain seragam.

Sebelumnya di SMKN 2 Boyolangu, paket seragam seharga Rp 2.295.000 tanpa rincian. Siswa yang ingin tahu jenis seragam yang dibeli, diminta datang ke koperasi. Sedangkan di SMKN 1 Tulungagung, ada yang menebus seragam hingga Rp 1.600.000.

Sejumlah guru pun mengungkapkan, fenomena paket kain seragam mahal ini sudah terjadi beberapa tahun lalu.

Seluruh kain seragam dikirim dalam bentuk gelondongan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pendidikan pula yang mematok harga dasar, kemudian pihak sekolah bisa menaikkan harganya sendiri. Kenaikan harga ini biasanya untuk ongkos potong kain.

"Sekolah masih dibebani memotong kain sesuai kebutuhan para siswa. Makanya ada perbedaan harga di setiap sekolah, karena biaya potongnya juga beda-beda," ungkap seorang guru sebuah SMA, sebut saja Oki.

Masih menurut Oki, sebenarnya tidak ada kewajiban dari Dinas Pendidikan provinsi untuk menjual kain itu pada siswa baru.

Namun para kepala sekolah juga tidak mau dianggap tidak patuh jika kainnya sama sekali tidak laku.

Karena itu, kepala sekolah yang biasanya berupaya agar kain kiriman dari Dinas Pendidikan provinsi ini terbeli oleh siswa baru.

"Akhirnya muncul intimidasi, jika membeli di luar, warna kainnya tidak sama," ucap Oki.

Kain seragam yang pasti terbeli adalah seragam khas sekolah, batik dan almamater.

Hebatnya lagi, lanjut Oki, Dinas Pendidikan provinsi melayani ketiga jenis kain seragam itu, padahal di setiap sekolah warnanya berbeda-beda.

Dia menduga, hal ini karena Dinas Pendidikan memang bertujuan mencari keuntungan dari pengadaan�seragam.

�Kalau benar dinas membantu pengadaan�seragam, harganya pasti dibuat sewajarnya. Bukan dipatok sampai dua kali lipat seperti saat ini,� ucap Oki.

Oki pun mengakui, pengadaan�seragam�dari Dinas Pendidikan provinsi ini sudah berlangsung beberapa tahun lalu.

Sekolah hanya diperalat untuk menyalurkan dan menjadi pihak penjual ke siswa baru.

�Menurut saya ini sudah jadi bisnis orang-orang dinas sana. Kami yang di sekolah tidak bisa menolak,� keluhnya.

JG, salah satu mantan komite salah satu SMK negeri di�Tulungagung, mengakui praktik ini sudah lama terjadi.

Kepala sekolah tidak berani menolak kebijakan Dinas Pendidikan provinsi karena ingin mengamankan posisinya.

Sebab mereka yang dianggap tidak bisa mengamankan kebijakan ini, risikonya digeser dari posisi kepala sekolah.

�Kepala sekolah akhirnya yang repot. Kalau tidak nurut, risikonya kehilangan posisi,� ungkap JG.

Pihak kepala sekolah ada yang mengelak, pengadaan itu dilakukan oleh koperasi.

Alasan ini bisa dipatahkan dengan menanyakan sumber dana yang dipakai oleh koperasi.

Sebab kain untuk�seragam�ini jenisnya banyak, dan butuh dana besar seandainya pengadaan dilakukan koperasi.

Realitanya memang kain itu dikirim gelondongan dari provinsi. Tidak ada yang beli sendiri di�Tulungagung, ujar JG.

Sementara itu, untuk menelusuri soal mahalnya harga kain�seragam�dan atribut SMA/SMK negeri di Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas�Pendidikan�Provinsi�Jawa�Timur, Aries Agung Paewai saat ini tengah menerjunkan tim.

Terutama karena ada pernyataan dari salah satu pihak sekolah yang menyatakan, kain�seragam�tersebut didrop atau dikirim langsung dari Dinas�Pendidikan�Provinsi�Jawa�Timur.

Bahkan ada pernyataan bahwa sekolah tidak berani menolak, karena pengadaan kain�seragam�merupakan kebijakan Dinas Pendidikan provinsi.

Saya menjamin tidak ada drop-dropan dari Dinas�Pendidikan�Provinsi�Jawa�Timur. Dan tidak ada perintah dari saya terkait hal ini, tegas Aries Agung�Paewai saat dikonfirmasi oleh Tribun�Jatim Network, Sabtu (22/7/2023).

Saya sekarang sedang minta untuk dicek langsung semua kabid yang menangani untuk terjun ke�Tulungagung�terkait pernyataan drop-dropan dari Dinas Pendidikan provinsi,� tegas Aries�Agung�Paewai.

Sebab sebagaimana diketahui, Aries�Agung�Paewai baru sebulan dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jatim.

Sebelumnya, Aries�Agung�Paewai menjabat sebagai Kepala BPSDM Jatim dan sampai saat ini juga merangkap Pj Wali Kota Batu.

Tidak pernah ada arahan dari Dinas Pendidikan provinsi untuk mengkoordinir dan mengirim kain ke sekolah-sekolah,� imbuh Aries Agung Paewai.

Lebih lanjut pria berkacamata ini menegaskan, dari awal sudah ditekankan olehnya bahwa sekolah tidak boleh menjual�seragam.

Sekolah juga tidak boleh memaksakan agar siswa membeli seragam baru, terutama jika siswa memang tidak mampu. Siswa dibolehkan untuk memakai seragam lama yang masih layak pakai. (*)