riauone.com

Menu Website

  • Sabtu, 16 November 2024
  • Advertorial
  • Galeri
  • Foto
  • C S R
  • Index
    • Home
    • Kilas Global
    • Pengamat Sarankan BPKP Periksa Proyek Tahun Jamak Pemkot Pekanbaru
    Senin, 19 September 2016 10:36:00

    Pengamat Sarankan BPKP Periksa Proyek Tahun Jamak Pemkot Pekanbaru

    PEKANBARU,  Sejumlah kalangan merasa pesimis dengan target penyelesaian proyek tahun jamak Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru Provinsi Riau. Apalagi proyek pembangunan perkantoran dan lainnya, yang dinilai tidak transparan. 
     
    Pengamat Pemerintahan dari Universitas Riau Zaini Ali mengatakan, jika tahun 2016 ini dipastikan tidak bisa selesai, begitu halnya di tahun 2017 mendatang.
     
    Meski proyek ini dilanjutkan tahun depan, namun tidak ada jaminan selesai dan bisa dioperasionalkan. Di satu sisi, dengan digelarnya Pilwako Pekanbaru pada Februari 2017 nanti, belum bisa dipastikan siapa yang akan duduk sebagai wali kota dan wakil wali kota. Terlepas dari itu, proyek ini sudah berjalan dan harus dilanjutkan.
     
    Namun ada beberapa catatan. Wali Kota Firdaus MT yang juga akan maju di pilwako nanti, diminta transparan terhadap anggaran proyek senilai Rp 1,4 triliun. Sebab, sejauh ini masyarakat tidak tahu sudah berapa ratus miliar uang APBD kota ini tersedot di proyek tersebut.
     
    "Harusnya dipublikasikan. Karena ini memakai uang rakyat. Sampai di mana dibelanjakan. Pemkot harus transparan. Jgn mengelola uang rakyat sesuka hati," kata Zaini, Minggu (18/9/2016).
     
    Selain itu, tambah akademisi ini, proyek ini bisa dilanjutkan, apabila rakyat menginginkannya. Repsentasi rakyat adalah wakilnya yang duduk di DPRD. Jadi, dengan kondisi ini, bola kelanjutan proyek ini memungkin dilanjut tahun 2017 nanti, ada di tangan DPRD.
     
    Karenanya, DPRD jangan tiarap dan menerima begitu saja pemaparan dari pemkot. "Lihat kepentingan dan anggaran untuk masyarakat di tahun 2017 nanti," pintanya.
     
    Diakuinya, memang jika proyek tersebut tidak dijalankan, sudah jelas jadi mubazir. Makanya harus hati-hati untuk melanjutkannya, meski regulasi membolehkan. "Saya pikir BPKP harus masuk. Harus periksa. Minta pertanggungjawaban wali kota. Penggunaan anggarannya harus transparan," ujarnya. (trb/*).
    Share
    Berita Terkait
  • 4 tahun lalu

    Tim Dinas PUPR Gesa Perbaikan Jembatan Menuju Perkantoran Tenayan Raya

    PEKANBARU - Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru mulai memperbaiki sambungan jembatan menuju areal Komplek Pekantoran Pemerintah Kota Pekanbaru yang

  • 7 tahun lalu

    Jaringan Transmisi Tenayan Raya-Perawang Bisa Segera Dilanjutkan

    PEKANBARU, - Pengerjaan jaringan transmisi 150 KV Tenayan Raya-Perawang dan pemasangan kabel stringing di atas tower Right of Way (ROW) 58 - 59, akhirnya bisa segera dilanjut

  • 8 tahun lalu

    74 TKA Ilegal di PLTU Tenayan Raya Terancam Dideportasi Pekan Ini
    PEKANBARU, - Sebanyak 74 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok tengah dilakukan pendalaman oleh Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Riau. Pihak perusahaan diberi batas waktu
  • 8 tahun lalu

    PLN Sesalkan Razia Pekerja China, Bisa Mengancam Operasional Pembangkit PLTU
    PEKANBARU, - PLN menyayangkan langkah razia pekerja asing di PLTU Tenayan Raya. Legalitas mereka sah dan tindakan itu bisa mengancam operasional pembangkit tersebut. <
    • Komentar
    Terkini
  • Menu:
  • Home
  • Riau Raya
  • Politik
  • Hukrim
  • Kilas Global
  • Parlemen
  • Kepri
  • Sosialita
  • Sport
  • Jambi
  • Otonomi
  • Nusantara
  • Serbaserbi

    • Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Karir

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified