RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, sangsi bila Indonesia bakal jadi basis The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Bahkan, menurut politisi dari Partai Keadilan tersebut, Indonesia jadi basis ISIS, sangat tak mungkin. Pedagang senjata yang diuntungkan oleh konfik bersenjata yang melibatkan ISIS.

 

" Sulit ISIS menjadi negara jika Amerika Serikat dan negara-negara Arab serta Turki tidak setuju. Mereka tidak akan bisa berkembang. Saat ini dengan kondisi ini, yang paling diuntungkan ya pedagang senjata,” kata Mahfudz, di Jakarta, Rabu 25 Maret 2015.

 

Basis ISIS, kata Mahfudz, di Timur Tengah. Mereka memang punya ambisi membangun kekhalifahan. Tapi itu harus dilakukan di negeri-negeri Arab dan dipimpin oleh bangsa Arab. Jadi tidak  mungkin ISIS  akan besar di Indonesia. Sebab untuk ekspansi ke negara lain seperti Indonesia, terlalu jauh.

 

"Mereka hanya berupaya memobilissi kelompok radikal," katanya.

 

Terkait wacana pemerintah, yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang khusus mengatur ISIS, Mahfudz keberatan. Ada dua usulan pemerintah yang akan masuk Perppu. Pertama, pemerintah mengusulkan,  kedepan pemerintah bisa mempidanakan seseorang yang diangap membahayakan dan melakukan propaganda. Menurut Mahfudz, ini berbahaya dan bisa disalahgunakan. 

 

“Kasarnya pemerintah bisa melakukan tindakan preemptif dan bisa menahan orang langsung tanpa perlu apa syarat apapun,"katanya.

 

Usulan kedua, kata Mahfudz, terkait dengan penghapusan kewarganegaraan terhadap orang-orang  yang bergabung dengan kelompok teroris seperti ISIS. Menurutnya, ini tak mungkin bisa dilakukan. Kata dia, kebijakan tersebut berbahaya.

 

" Soalnya,  siapa yang akan memberikan label radikal? Ini kan bisa subjektif penilaiannya. Seharusnya memang menggunakan hukum pidana. Tapi masalahnya mereka kalau dituduh melakukan pidana di negara lain, tapi negara ISIS itu kan elum ada," katanya.

 

Selain itu WNI yang bergabung dengan ISIS, setiba disana, mereka akan membuang paspornya. Hukum perang pun tak bisa diterapkan, karena hukum perang ada konvensinya. Mereka yang bergabung dengan ISIS, tak sedang berperang, tapi terlibat konflik senjata yang tak ada aturan mainnya.

 

" Tapi memang harus diakui bahwa jika mereka dibiarkan masuk ke Indonesia kembali akan beresiko," kata Mahfudz. (yan/roc).