RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani mencurigai ada motif lain dari rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu tentang Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).  Ismail curigai, Perppu ISIS jadi pintu masuk bagi TNI untuk ikut aktif menangani terorisme.

 

" Usulan Perppu menyimpan motivasi lain, salah satunya diduga untuk melegitimasi keterlibatan optimum TNI dalam penegakan hukum memberantas terorisme,"kata  Ismail di Jakarta, Senin 23 Maret 2015.

 

Menurut Ismail, daripada menerbitkan Perppu, lebih baik pemerintah menguatkan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk fokus dengan instrumen regulasi yang ada. Sebab menurut dia, tak perlu untuk menangani ISIS, sampai harus menerbitkan Perppu. Pemerintah masih bisa menggunakan KUHP, UU Pemberantasan Terorisme dan UU ITE. Kata dia, semua regulasi tersebut dapat digunakan untuk menjerat mereka yang menyebarkan kebencian, menganjurkan kekerasan, makar, dan lain-lain.

 

"Maka pewacanaan penerbitan Perppu untuk memberantas ISIS, terlalu berlebihan," katanya.

 

Ismail juga meminta, pemerintah  tak perlu panik menghadapi berbagai dinamika terkait dengan gerakan . Pemerintah pun jangan bereaksi berlebihan, menyikapi meluasnya dukungan terhadap kelompok radikal seperti ISIS. Karena itu, ia juga meminta penanganan kasus 16 WNI ke Turki  yang diduga hendak bergabung dengan ISIS dilakukan dengan fair dan transparan. Termasuk penangkapan sejumlah orang yang juga dduga terlibat ISIS harus diproses dengan adil dan terbuka.

 

" Semuanya harus diproses melalui mekanisme yudisial yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia," katanya.

 

Ismail melanjutkan, jika proses hukum tersebut dilakukan tidak fair dan tertutup, maka kecil kemungkinan akan diperoleh narasi kebenaran dari mulut para terduga ISIS tersebut. Selain itu proses hukum yang tertutup hanya akan  memunculkan keraguan publik terhadap validitas narasi ISIS di Indonesia.

 

" Narasi terorisme termasuk ISIS yang tersaji di hadapan publik adalah narasi tunggal yang dicetak oleh aparat keamanan, khususnya Polri dan BNPT, "ujar Ismail.

 

Tapi, kata dia,  narasi dari pelaku jarang sekali disajikan. Wajar jika kemudian publik meragukan dan permisif terhadap berbagai aksi, kegiatan penangkapan, dan penyebaran pandangan keagamaan radikal. Ismail pun kemudian mengingatkan bahwa terorisme, termasuk ISIS adalah puncak dari intoleransi. Intoleransi adalah tangga pertama menuju terorisme. Karena itu, memberantas terorisme yang utama adalah memberantas hulunya, yakni intoleransi.

 

"Selama hulu terorisme itu dibiarkan, maka potensi terorisme akan selalu melekat,"kata dia. (gus/roc).