Selasa, 02 Mei 2017 06:59:00

Pertamina Evaluasi Peluncuran LPG 3 Kg Nonsubsidi

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) masih mengevaluasi rencana untuk mengeluarkan liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 kilogram nonsubsidi.
 
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Adiatma Sardjito mengatakan hal itu disebabkan pemerintah masih mempersiapkan infrastruktur untuk program distribusi tertutup LPG 3 kg subsidi.
 
"Jadi, saat ini masih dalam tahap evaluasi," ujarnya Senin (1/5/2017).
 
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan pihaknya akan fokus mempersiapkan infrastruktur untuk penerapan subsidi LPG 3 kg pada tahun ini. Oleh karenanya, pihaknya membatalkan uji coba penerapan program tersebut (3 kg nonsubsidi) yang rencananya diterapkan di empat kota pada pertengahan.
 
“Keputusan Pak Menteri [ESDM] setelah rapat dengan pimpinan daerah [penerapan subsidi elpiji 3 kg]  mulai 2018, rencana 1 Februari atau 1 Maret,” katanya.
 
Wirat menyebutkan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan infrastruktur  alat transaksi menggunakan kartu  dan kartu subsidi di semua daerah.
 
Menurutnya, persiapan infrastruktur itu akan dikebut sehingga  pada 1 Februari program subsidi LPG tepat sasaran bisa dilakukan serempak di seluruh Indonesia. Dengan kartu tersebut, dia menjamin subsidi akan tersalurkan secara tepat.
 
Kini, selain memerlukan basis data, pihaknya memerlukan infrastruktur berupa pengambilan data elektronik (electronic  data capture/EDC) di titik yang telah ditunjuk dan kartu kepada penerima yang berhak. Dia berharap pada 2018 infrastruktur telah menjamah seluruh daerah dan harapannya subsidi LPG bisa jalan 2018.
 
Adapun pagu subsidi LPG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017,  ditetapkan  Rp20 triliun dengan asumsi program subsidi langsung LPG dimulai secara bertahap pada 2017. Diperkirakan, bila penyaluran dibatasi secara penuh, subsidi LPG akan turun menjadi Rp15 triliun.
 
Turunnya angka subsidi dikarenakan berkurangnya jumlah rumah tangga penerima yang semula 54,9 juta rumah tangga menjadi  26 juta rumah tangga. Lantaran  LPG 3 kg hanya dinikmati rumah tangga miskin dan 2,3 juta usaha mikro.
 
Dalam APBN Perubahan 2016, kuota LPG 3 kg ditetapkan  6,25 juta ton dan pada 2017 ditetapkan 7,096 juta ton.
 
Selain kesiapan infrastruktur, untuk melaksanakan distribusi tertutup, perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Presiden No.104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG. dilansir bisnis.
 
Tujuannya, agar sasaran kebijakan tersebut lebih spesifik. Pada beleid tersebut, penerima subsidi adalah rumah tangga dan usaha mikro. Sementara agar subsidi tepat sasaran seharusnya diubah menjadi rumah tangga miskin. (roc).
Share
Berita Terkait
  • tahun lalu

    Dengar tu Si Agen dan Pangkalan, Harapan Ahok di HUT ke-78 RI: LPG 3 kg Nggak Langka Lagi!

    NASIONAL, - Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berharap gas LPG 3 kg tidak langka lagi. Hal ini ia sampaikan bersama dengan ucapan perayaan HUT ke-78

  • tahun lalu

    Kabar-nya Sih, Mulai Januari 2024 Beli LPG 3 Kg Wajib Terdaftar

    NASIONAL, - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, mulai 2024 mendatang, pembelian Elpiji (LPG) 3 kg hanya diperuntukkan bagi pembeli yang telah terdaftar

  • 2 tahun lalu

    Sudah pada Tau Belum nih, Harga Gas Elpiji Nonsubsidi dan BBM Nonsubsidi Naik, Ini Besaran Kenaikannya

    NASIONAL, - Manajemen PT Pertamina Patra Niaga memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar subsidi, pertalite, solar, dan elpiji 3 kg di tengah adanya penyesuaian harga BBM

  • 9 tahun lalu

    Agustus 2015, PLN Turunkan Tarif Listrik Nonsubsidi

    RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Mulai bulan Agustus 2015 ini, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menetapkan tarif listrik komersial atau nonsubsidi akan mengalami sedikit p
  • Komentar
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified